Pojok NTB – Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, optimistis tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Provinsi NTB akan mencapai lebih dari 85 persen. Hal itu disampaikannya usai pembahasan hasil pemeriksaan yang menyoroti sejumlah aspek tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov NTB.
Iqbal menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan saat ini merupakan evaluasi pertama terhadap kinerja pemerintahannya. Namun, sebagian hasil pemeriksaan masih berkaitan dengan temuan dan rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak seluruhnya berada dalam kewenangan pemerintahannya saat ini.
“Pemeriksaan terhadap kinerja kami ini baru pertama. Kami akan tindak lanjuti seluruh rekomendasi yang ada dan kami yakin tingkat penyelesaiannya bisa di atas 85 persen,” ujar Iqbal.
Menurutnya, hasil pemeriksaan sebelumnya merupakan audit terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Karena itu, masih terdapat sejumlah rekomendasi yang membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak dan tidak dapat diselesaikan secara instan.
Meski demikian, Pemprov NTB melalui Inspektorat telah berupaya maksimal menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan. Upaya tersebut juga telah dilaporkan kepada BPK dan mendapat apresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Yang tahun lalu sudah kita coba selesaikan, meskipun tidak mudah. Namun upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat sudah kami laporkan dan diapresiasi oleh BPK,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyoroti adanya 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi perhatian khusus dalam hasil pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa sorotan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas administrasi di masing-masing perangkat daerah.
“Penekanannya adalah perlunya perhatian khusus untuk pembenahan tata kelola di 15 SKPD tersebut,” jelasnya.
Selain tata kelola pemerintahan, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus dalam pembahasan hasil pemeriksaan. Namun di tengah berbagai catatan tersebut, Pemprov NTB mendapat apresiasi atas konsistensinya dalam menyelesaikan kewajiban keuangan daerah meskipun berada dalam kondisi fiskal yang cukup menantang.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian positif adalah keberhasilan Pemprov NTB melunasi berbagai utang daerah, termasuk utang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Iqbal menyebutkan bahwa pelunasan utang di RSUP telah berhasil dituntaskan sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan.
“Alhamdulillah, meskipun dalam situasi fiskal yang sulit, kami tetap persisten menyelesaikan utang-utang pemerintah daerah maupun BLUD. Khusus untuk RSUP, target pelunasan sudah tercapai 100 persen pada akhir bulan lalu,” ungkapnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menjadikan seluruh rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
