Pojok NTB – Menjadi bagian dari peringatan World Press Freedom Day, Pengurus Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar diskusi bertajuk “Masa Depan Industri Media yang Setara dan Inklusif bagi Perempuan” di Mataram, Jumat (8/5/2026). Diskusi ini menjadi ruang refleksi sekaligus ajakan untuk membangun industri media yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi jurnalis perempuan.
Ketua FJPI NTB, Linggauni, menegaskan bahwa indeks kebebasan pers tidak seharusnya hanya diukur dari hubungan media dengan kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana media memperlakukan jurnalis perempuan di internalnya.
Menurutnya, kebebasan pers akan menjadi narasi yang timpang apabila masih ada jurnalis perempuan yang bekerja dalam situasi rentan, baik secara fisik maupun psikologis.
“Kebebasan pers akan menjadi narasi yang cacat jika kita masih mengabaikan fakta bahwa jurnalis perempuan seringkali bekerja di bawah bayang-bayang kerentanan,” tegasnya.
Editor IDN Times NTB itu mengatakan, diskusi tersebut bukan hanya membahas kesetaraan secara simbolik, tetapi juga menyangkut kebutuhan menghadirkan ruang kerja yang benar-benar aman dari diskriminasi dan kekerasan.
Ia menilai ruang kerja yang sehat bukan semata tentang jumlah perempuan di ruang redaksi, tetapi soal kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan strategis di media.
“Kita tidak bisa menuntut kualitas jurnalisme yang tinggi jika rasa aman bagi jurnalis perempuan belum terjamin secara sistemik,” ujarnya.
Linggauni menambahkan, perlindungan terhadap jurnalis perempuan harus mencakup perlindungan dari pelecehan di lapangan, keamanan digital, hingga jaminan bantuan hukum. Karena itu, FJPI NTB mendorong seluruh perusahaan media memiliki protokol internal yang jelas dalam menangani kasus yang merugikan jurnalis perempuan.
Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB, Marham, menilai peran perempuan dalam dunia jurnalistik saat ini semakin besar dan tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap.
Menurut Pimpinan Redaksi Harian Suara NTB itu, banyak jurnalis perempuan telah membuktikan kapasitasnya sebagai penghasil karya jurnalistik berkualitas hingga menjadi pengambil keputusan di media.
“Peranan perempuan dalam industri media ini tidak kecil, justru sangat besar,” katanya.
Hal senada disampaikan Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis, Haris Mahtul. Ia menilai dunia jurnalistik kini semakin inklusif bagi perempuan, termasuk dengan hadirnya perempuan sebagai decision maker di berbagai media nasional maupun daerah.
Menurut Haris, sejarah pers Indonesia telah menunjukkan banyak perempuan mampu menduduki posisi penting di media. Ia pun mengajak jurnalis perempuan untuk berani mengambil tantangan dan membuktikan kapasitasnya di lapangan.
“Hari ini banyak jurnalis perempuan hadir di wilayah perang,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan terkait keselamatan kerja masih menjadi perhatian serius. Karena itu, KKJ tengah merancang SOP perlindungan dan pendampingan khusus bagi jurnalis perempuan, termasuk soal etika komunikasi di lingkungan kerja media.
Di sisi lain, Ketua Pengda Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Riadis Sulhi, menegaskan bahwa perempuan kini telah menunjukkan eksistensi dan kapasitas yang kuat di berbagai sektor, termasuk media dan jurnalistik.
Namun ia mengingatkan, tantangan industri media ke depan tidak hanya soal kemampuan menulis berita, tetapi bagaimana media mampu bertahan dan tetap dipercaya publik di tengah perubahan zaman.
“Tantangan berikutnya adalah bagaimana media ini benar-benar tetap eksis dan bisa hidup,” ujarnya.
Riadis juga mengingatkan jurnalis perempuan agar tidak hanya terpaku pada pola kerja instan, seperti sekadar menerima dan menyadur rilis berita tanpa pendalaman informasi.
Menurutnya, profesionalisme dan integritas tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas jurnalistik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Melalui forum tersebut, FJPI NTB berharap lahir ekosistem media yang lebih sehat dan inklusif, sekaligus membuka ruang penguatan kapasitas bagi jurnalis perempuan di Nusa Tenggara Barat.
