Pojok NTB – Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa proses investasi dan perizinan proyek tersebut masih berjalan di tingkat kementerian pusat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Irnadi Kusuma, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti arahan dan kebijakan pimpinan daerah terkait proyek pembangunan kereta gantung tersebut.
“Silakan saja proses itu berjalan sejauh mana di kementerian. Pada prinsipnya, apa yang menjadi kebijakan pimpinan akan kami ikuti, termasuk jika Pak Gubernur menolak atau tidak setuju dengan pembangunan kereta gantung ini,” ujarnya di Mataram, Kamis (07/05/2026).
Ia menjelaskan, proses perizinan yang berlangsung di kementerian pusat tidak mudah untuk dihentikan begitu saja oleh pemerintah daerah. Karena itu, selama investor masih menjalani tahapan dan prosedur yang berlaku, pemerintah tetap mempersilakan proses tersebut berjalan.
“Proses di kementerian pusat tentu tidak semudah itu untuk menggagalkan perizinan. Jadi intinya, apa yang menjadi petunjuk pimpinan menjadi perhatian kami. Namun dalam konteks lain, jika ada investor yang masih berproses, tentu harus dipersilakan mengikuti tahapan yang sedang mereka jalani,” katanya.
Irnadi juga menegaskan bahwa respons masyarakat terhadap rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Rinjani turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Aspirasi publik, menurutnya, akan menjadi bahan pertimbangan bersama dengan arahan pimpinan daerah dalam menyikapi proyek tersebut.
Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Rinjani sebelumnya memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung proyek tersebut karena dinilai dapat meningkatkan akses wisata dan investasi di NTB. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir terhadap dampak lingkungan serta kelestarian kawasan pegunungan yang menjadi ikon pariwisata Lombok tersebut.
