Pojok NTB – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, dan Penyusunan Konten Publik di Rumah Langko, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi publik, khususnya dalam menghasilkan konten yang mendukung literasi ketahanan energi nasional.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa komunikasi publik kini memiliki peran yang semakin strategis. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat.
“Hari ini kita berada di era di mana informasi membentuk persepsi dan persepsi membentuk perilaku. Konten yang kita produksi memiliki kekuatan untuk mengubah cara masyarakat memandang energi dari sekadar konsumsi menjadi tanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi publik yang efektif harus melalui tiga tahapan utama, yakni membangun kesadaran, membentuk sikap, dan mendorong perubahan perilaku. Ia menilai kualitas konten menjadi kunci dalam menggerakkan partisipasi publik terhadap isu energi.
“Jika konten hanya berhenti pada penyampaian informasi, kita baru di tahap pertama. Namun jika mampu menyentuh nilai dan kepentingan masyarakat, maka kita masuk pada perubahan perilaku,” tambahnya.
Ahsanul juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal dalam penyusunan konten. Karakteristik NTB sebagai wilayah kepulauan dengan potensi energi terbarukan dinilai membutuhkan narasi yang kontekstual dan berbasis data.
Melalui program unggulan Pemprov NTB, Desa Berdaya, pemerintah mendorong desa menjadi subjek utama dalam membangun kesadaran energi bersih dan hemat energi.
“Ketahanan energi tidak lagi menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi gerakan sosial. Desa menjadi kekuatan utama dalam membangun kesadaran itu,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Nursodik Gunarjo, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan informasi publik.
“Transformasi digital menjadikan peran komunikasi publik semakin strategis, tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai penggerak komunikasi kebijakan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketahanan energi sebagai agenda prioritas nasional membutuhkan dukungan komunikasi publik yang kuat, terstruktur, dan mudah dipahami masyarakat.
Bimtek ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, seperti Dewan Energi Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Informasi NTB, serta akademisi dari Universitas Padjadjaran.
Melalui kegiatan ini, aparatur pengelola informasi publik diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan narasi pembangunan sekaligus membangun budaya sadar energi di tengah masyarakat.
