Pojok NTB – Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap aman dan berada dalam pemantauan di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan, koordinasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada.
“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik seperti saat ini,” tegasnya.
Komunikasi dilakukan dengan KBRI Teheran, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Abu Dhabi, KBRI Manama, KBRI Doha, serta KBRI Kuwait City.
Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa rencana kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.
“Seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelas Miq Iqbal.
Ia juga secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal. Menurutnya, keselamatan warga menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Selain itu, Gubernur mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Jika belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.
“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.
Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya saat bertugas di Kementerian Luar Negeri dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik. Diskusi itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Pemprov NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan setiap perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.
Dengan langkah proaktif ini, Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di mana pun mereka berada.
