Pojok NTB – Sebuah keputusan cepat diambil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, ketika menerima laporan tentang seorang pasien kritis asal Kabupaten Sumbawa yang tertahan di rumah sakit akibat persoalan biaya dan administrasi.
Pasien tersebut telah menjalani perawatan selama lima hari di rumah sakit daerah. Berdasarkan hasil evaluasi medis, kondisinya membutuhkan penanganan lanjutan di rumah sakit tipe A di Mataram. Namun proses rujukan terhambat tunggakan administrasi serta biaya operasional ambulans yang tidak mampu dipenuhi pihak keluarga.
Situasi semakin rumit karena kepesertaan BPJS Kesehatan pasien tidak dapat digunakan. Terkait kronologi kejadian dan aspek regulasi, klaim penjaminan tidak bisa diproses sebagaimana mestinya. Di tengah kondisi kritis, kendala administratif menjadi penghalang penanganan medis lanjutan.
Mendapatkan laporan tersebut, Gubernur Iqbal langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk memastikan keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi NTB turun tangan menyelesaikan kewajiban administrasi di rumah sakit asal, memfasilitasi proses rujukan, serta menanggung biaya ambulans medis menuju Mataram.
Tak hanya itu, keluarga pasien juga difasilitasi rumah singgah selama masa perawatan di ibu kota provinsi agar tidak terbebani biaya tambahan selama mendampingi pasien.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Persoalan administratif tidak boleh menghambat penanganan medis,” tegas Gubernur dalam proses koordinasi.
Kini pasien telah tiba dan mendapatkan perawatan intensif di RSUP NTB. Pihak rumah sakit diminta memberikan layanan optimal sesuai standar medis.
Langkah cepat ini menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah harus hadir dalam situasi darurat. Bagi Pemprov NTB, akses layanan kesehatan bukan semata soal sistem dan regulasi, tetapi soal memastikan setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama untuk selamat dan pulih.
