Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin serius menekan angka stunting. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Kesehatan NTB, Kamis (19/2/2026).
Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TP PKK, hingga para pemangku kepentingan, agar upaya penurunan stunting tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M. Iqbal, menegaskan bahwa evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan kolaborasi lintas sektor belum optimal. Padahal, persoalan stunting bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan menyeluruh dari berbagai sisi.
“PKK sudah menyusun rencana pergerakan ke depan. Kami merasa di tahun lalu, upaya yang dilakukan belum cukup efektif membantu intervensi penurunan stunting. Karena itu, ke depan harus bergerak bersama dan lebih terstruktur,” ujarnya.
Menurut Sinta, selama ini masih banyak pihak yang bekerja secara parsial. Ia menekankan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, melainkan juga menyangkut berbagai faktor sosial, lingkungan, hingga pola asuh.
“Masalah stunting ini besar dan harus dilihat dari banyak sisi. Bukan hanya urusan kesehatan. Bahkan OPD yang tidak berkaitan langsung dengan sektor kesehatan pun punya peran penting,” tegasnya.
Ia mencontohkan hasil intervensi PKK di salah satu wilayah di Lombok. Dari pendampingan yang dilakukan, diketahui bahwa penyebab utama stunting bukan semata kurang gizi, melainkan kondisi rumah yang tidak layak, ventilasi buruk, serta pola pengasuhan yang kurang tepat.
“Tidak semua anak perlu diberi telur. Ada yang lebih membutuhkan perbaikan rumah, ventilasi, atau edukasi pola asuh. Jadi intervensinya harus disesuaikan dengan akar masalah,” jelasnya.
Karena itu, Sinta mendorong agar kolaborasi diperkuat hingga ke tingkat desa dengan memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar luas di seluruh NTB.
“Masalahnya besar, usahanya juga harus besar. Kita harus urunan tenaga, pikiran, dan sumber daya agar hasilnya maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan perkembangan data stunting di NTB yang menunjukkan tantangan serius. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, angka stunting di NTB tercatat 29,8 persen, meningkat sekitar 5,2 persen dibanding periode sebelumnya.
Namun, berdasarkan data by name by address melalui sistem e-PPGBM, prevalensi kumulatif stunting berada di angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.
“Kalau kita bisa keroyok bareng lintas sektor, angka ini sangat mungkin kita tekan. Kuncinya adalah data yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran,” ujar Fikri.
Ia menambahkan, Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Penguatan partisipasi masyarakat ke posyandu menjadi salah satu strategi utama, dengan target kehadiran minimal 80 persen.
Tak kalah penting, Fikri menekankan pentingnya pencegahan kasus baru. Menurutnya, intervensi pada anak dengan faktor risiko jauh lebih efektif dibandingkan penanganan anak yang sudah mengalami stunting.
“Kalau kita intervensi anak berisiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan energi dan biaya yang kita keluarkan,” katanya.
Selain itu, sejumlah faktor risiko lain juga menjadi perhatian serius, mulai dari pernikahan usia dini, bayi berat lahir rendah (BBLR), kepesertaan JKN nonaktif, hingga rendahnya cakupan ASI eksklusif.
Dalam rakor tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, cakupan MBG di NTB baru mencapai sekitar 40 persen dan ditargetkan 100 persen pada 2026.
“Kita berharap MBG memberi kontribusi nyata terhadap penurunan stunting, terutama pada kelompok 3B, yakni bayi, balita, dan ibu hamil,” ungkap Fikri.
Mengakhiri rakor, seluruh pihak sepakat bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen kuat, sinergi lintas sektor, serta pendampingan intensif hingga tingkat desa. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh upaya tersebut berjalan optimal sebelum pelaksanaan survei nasional pada April–Agustus 2026, sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.
Rakor ini turut dihadiri Kepala BKKBN NTB, Koordinator Badan Gizi Nasional NTB, Tim Ahli Gubernur, praktisi gizi, serta para pemangku kepentingan terkait.
