Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menguatkan sinergi lintas sektor dan wilayah melalui High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan. Forum strategis ini menjadi ruang penyatuan visi, sinkronisasi program, serta percepatan realisasi agenda prioritas pembangunan di seluruh kabupaten/kota.
Rapat tingkat tinggi yang digelar di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Kamis (13/2/2026), dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Hadir para bupati dan wali kota se-NTB, serta jajaran pejabat eselon II pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya orkestrasi pembangunan agar seluruh program unggulan daerah berjalan seirama dengan kebijakan nasional. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci percepatan target pembangunan menuju NTB Makmur Mendunia.
“Momentum ini sangat penting untuk memastikan langkah kita selaras, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Miq Iqbal.
Gubernur memaparkan berbagai capaian strategis, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi desa, pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, tata ruang, lingkungan hidup, hingga pariwisata. Di bidang pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah berjalan di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa, serta akan dikembangkan di Lombok Utara dan Kabupaten Bima dengan target masing-masing hingga 1.000 siswa. Pemprov juga menyiapkan pembangunan Sekolah Garuda di Lombok Timur dan Sumbawa.
Pada sektor ekonomi desa, hingga kini telah terbentuk 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbadan hukum di seluruh NTB, dengan 50 koperasi model berbasis potensi lokal. Sebanyak 10 koperasi telah mendapatkan dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri. Sementara itu, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbentuk hingga tingkat kabupaten/kota.
Untuk menekan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB mengakselerasi Program Desa Berdaya Transformatif dengan menetapkan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya pada 2026. Program ini didukung pendampingan intensif, validasi data bersama BPS, serta alokasi anggaran signifikan. Pada APBD 2026, Pemprov mengalokasikan Rp450,04 miliar untuk menjangkau 841 desa/kelurahan, dengan fokus pada wilayah miskin ekstrem.
Di bidang tata ruang, Gubernur mendorong percepatan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi untuk menjamin kepastian ruang investasi. Sementara pada sektor kehutanan dan pangan, Pemprov memperkuat penertiban kawasan hutan dan pertambangan melalui pembentukan Satgas Sumber Daya Alam yang melibatkan TNI dan Polri, serta menjalankan program optimasi lahan dan pengelolaan ratusan daerah irigasi lintas kewenangan.
Isu lingkungan juga mendapat perhatian serius. Pemprov NTB mengalokasikan Rp110,3 miliar pada APBD 2026 untuk pengelolaan sampah terpadu di seluruh kabupaten/kota. Di sektor pariwisata, pengembangan diarahkan pada pariwisata berkualitas, penguatan MICE, peningkatan konektivitas, serta penetapan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga memperkuat kerja sama regional Bali–NTB–NTT di sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan guna membangun ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia yang saling terhubung.
Miq Iqbal menegaskan, keberhasilan seluruh agenda pembangunan sangat bergantung pada kolaborasi erat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga berencana menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan baku dari Kopdes Merah Putih, sehingga koperasi desa menjadi pusat pengolahan dan pemasaran produk lokal.
Pada sesi diskusi, sejumlah kepala daerah menyampaikan isu strategis daerahnya, mulai dari pengelolaan sampah di kawasan wisata, pembangunan pusat pemuda dan olahraga, hingga penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB menetapkan delapan langkah strategis, di antaranya penguatan Desa Berdaya, pembentukan Satgas Perlindungan Hutan, pengelolaan sampah terpadu, optimalisasi opsen pajak, penguatan kerja sama regional, serta monitoring dan evaluasi bersama.
Melalui orkestrasi pembangunan ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
