Pojok NTB — Upaya penurunan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan hasil signifikan. Berdasarkan data konsolidasi hingga Desember 2025, prevalensi stunting di NTB tercatat 13,39 persen atau sebanyak 51.809 kasus dari 387.065 balita. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 18,8 persen, sekaligus melampaui target Provinsi NTB tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 21,7 persen.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB selaku Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tenaga kesehatan, hingga masyarakat di tingkat desa.
“Capaian 13,39 persen ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan stunting menjadi agenda strategis Pemprov NTB karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh sebab itu, fokus pemerintah tidak hanya pada penurunan angka, tetapi juga pada keberlanjutan program dan pencegahan kasus baru.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota se-NTB berkomitmen menjaga kesinambungan program agar kasus baru dapat dicegah sejak dini,” tegas Aka, sapaan akrabnya.
Data per Desember 2025 menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota di NTB berhasil menekan angka stunting hingga satu digit. Namun, Pemprov NTB tetap menjadikan data tersebut sebagai dasar untuk memperkuat intervensi yang lebih terarah dan tepat sasaran, terutama pada daerah yang masih memerlukan percepatan penanganan.
Sementara itu, hasil pemantauan awal Januari 2026 mencatat adanya 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru di NTB. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.
Gubernur Miq Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan kesehatan di wilayah yang masih mengalami penambahan kasus. Ia menekankan bahwa penanganan stunting bukan pekerjaan jangka pendek.
“Pencegahan harus dimulai dari hulu, dari ibu hamil, pola asuh keluarga, pemenuhan gizi, hingga layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” tegas Gubernur.
Pemprov NTB juga mengingatkan bahwa pencegahan stunting berawal dari keluarga. Masyarakat diimbau untuk memastikan pemeriksaan rutin ibu hamil, pemberian ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu, menjaga sanitasi, serta segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat langkah strategis di tahun 2026 untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.
“Capaian ini patut disyukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Intervensi akan kami perkuat berbasis data, dengan respons yang lebih cepat terhadap kasus baru,” jelasnya.
Berbagai langkah strategis akan terus dijalankan, antara lain Aksi Bergizi di sekolah, penguatan surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita melalui Posyandu dan Puskesmas, edukasi Pemberian Makan Bayi dan Balita (PMBA), hingga penguatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan program gizi di desa.
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan angka stunting secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan, dengan keluarga sebagai pusat utama pencegahan.
