Pojok NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat memastikan penanganan dampak bencana hidrometeorologi berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Usai meninjau lokasi banjir di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, dan Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Gubernur langsung memimpin rapat terbatas (ratas) di ruang kerjanya hingga malam hari.
Rapat tersebut difokuskan pada percepatan pemulihan pascabencana, khususnya perbaikan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan ratas dihadiri oleh Plh Sekda NTB, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, Kepala BPBD, Kepala Dinas ESDM, Kepala BPKAD, serta Inspektur Inspektorat.
“Gubernur menegaskan penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan kolaboratif. Seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dengan kabupaten dan kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama,” ujar Ahsanul Khalik.
Dalam rapat tersebut, Gubernur meminta BPBD segera melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Kabupaten dan kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi. Sementara daerah yang belum memiliki SK siaga dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda.
Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka menjelaskan, penetapan status tanggap darurat sangat penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana tersebut akan digunakan untuk menangani kerusakan jalan, jembatan, saluran air, serta penguatan tebing sungai. “BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan, dengan pola sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal juga memberi perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di wilayah Pulau Sumbawa. Kepala BPBD diminta terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, Gubernur menginstruksikan pengaktifan seluruh elemen relawan, termasuk Tagana, TRC BPBD, serta komunitas kebencanaan, guna mempercepat sistem pelaporan dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah.
Untuk penanganan jangka pendek, Pemprov NTB memprioritaskan pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirimkan alat berat ke Dusun Pengantap, Kecamatan Sekotong, yang kini sudah tiba dan siap dioperasikan.
Sementara untuk Desa Kabul, Gubernur meminta Dinas ESDM menyusun kajian terkait perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi sungai sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat secara tertib dan sesuai ketentuan hukum.
