Pojok NTB – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya penataan kepegawaian berbasis manajemen talenta guna mendukung visi dan misi Presiden RI serta kepala daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal tersebut disampaikan Prof. Zudan saat Rapat Koordinasi Kepegawaian di Mataram, Senin. Ia menilai kegiatan tersebut berlangsung sangat produktif dan menghasilkan berbagai solusi strategis untuk ditindaklanjuti mulai akhir 2025 hingga tahun 2026.
“Hari ini kita sangat produktif untuk bersama-sama mewujudkan Astacita Bapak Presiden, sekaligus visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, serta para Bupati dan Wali Kota,” ujar Zudan.
Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penataan kepegawaian harus dilakukan secara sistematis melalui penerapan manajemen talenta.
“Target ke depan adalah menata kepegawaian dengan manajemen talenta agar visi dan misi kepala daerah di seluruh NTB dapat terwujud sesuai target,” jelasnya.
Prof. Zudan juga mengungkapkan optimismenya bahwa visi NTB Makmur Mendunia dapat dicapai dalam lima tahun ke depan, asalkan seluruh kepala daerah solid dan fokus memperbaiki kualitas SDM ASN.
Ia mendorong ASN di NTB untuk berani menetapkan target kerja yang tinggi.
“Jangan takut menetapkan target yang tinggi. Yang saya khawatirkan justru ASN menetapkan target terlalu rendah, sehingga terlihat selalu sukses, padahal sebenarnya mampu lebih,” tegasnya.
Selain itu, BKN mendukung penuh langkah Gubernur NTB dalam memilih dan menempatkan talenta terbaik berdasarkan kompetensi dan keahlian, bukan semata pertimbangan politik. Terobosan-terobosan baru dinilai perlu dilakukan agar birokrasi semakin profesional dan adaptif.
Di akhir arahannya, Prof. Zudan mengingatkan bahwa kontestasi politik telah selesai. Seluruh ASN diminta untuk bersatu dan fokus bekerja bersama kepala daerah dalam mewujudkan visi pembangunan.
“Politiknya sudah selesai, pilkadanya sudah selesai. Sekarang saatnya bekerja, bersaudara, dan berjuang bersama mencapai target pembangunan,” ujarnya.
Terkait pengangkatan PPPK, ia menjelaskan bahwa prosesnya memerlukan pemetaan yang cermat, meliputi kebutuhan formasi, ketersediaan SDM, serta kesiapan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa pengangkatan PPPK merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Yang harus diukur ada tiga: kebutuhannya ada, SDM-nya ada, dan anggarannya ada. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pengangkatan tidak bisa dilakukan,” pungkasnya.
