Pemprov NTB Dorong Pemerataan Akses Digital, 33 Lokasi Masih Blank Spot

Pojok NTB— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk memperluas akses digital hingga ke pelosok daerah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, dalam acara peningkatan konektivitas internet guna pemerataan akses digital di NTB yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Rabu (10/9/2025).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Yusron mengungkapkan bahwa masih terdapat 33 lokasi di NTB yang teridentifikasi sebagai blank spot atau wilayah tanpa jaringan internet sama sekali. Selain itu, terdapat 240 area lain yang masuk kategori lemah sinyal. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi percepatan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung sektor strategis.

“NTB sebagai daerah yang maju dalam sektor pariwisata, serta membutuhkan penguatan di bidang perikanan, pangan, pertanian, dan lainnya, tentu saja memerlukan dukungan akses internet yang memadai. Dengan jaringan digital yang kuat, pelaku industri dapat lebih mudah mengakses pasar, sementara anak-anak sekolah bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka,” jelas Yusron.

Ia menegaskan, akses internet yang merata bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan daerah. Digitalisasi diyakini mampu membuka peluang lebih luas, baik bagi masyarakat desa maupun kota, serta meningkatkan daya saing NTB dalam menghadapi tantangan global.

Oleh karena itu, Pemprov NTB mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk memberikan perhatian serius dalam mengatasi persoalan blank spot dan lemah sinyal di NTB. “Kita mendorong supaya Komdigi dan Kemenkopolhukam terus membantu NTB mengatasi persoalan daerah-daerah yang masih blank spot dan lemah sinyal ini,” tegasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah pusat, operator telekomunikasi, dan lembaga terkait. Diskusi yang berlangsung menitikberatkan pada strategi teknis dan dukungan regulasi agar pemerataan akses digital di NTB segera terwujud.

Pemerintah berharap, dengan teratasinya persoalan keterbatasan jaringan, NTB dapat semakin kokoh sebagai daerah tujuan wisata unggulan, pusat pertanian dan perikanan modern, serta wilayah dengan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.