Pojok NTB – Upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, organisasi perempuan, kelompok disabilitas, lembaga adat, hingga organisasi keagamaan berkomitmen membangun forum bersama guna mempercepat pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.
Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang berdampak panjang terhadap kehidupan korban. Menurutnya, korban tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kesempatan belajar, kesehatan, masa depan, bahkan nyawa.
“Masih terlalu banyak perempuan dan anak yang hidup dalam ketakutan. Masih terlalu banyak kekerasan yang dianggap sebagai urusan keluarga atau takdir semata. Banyak pihak yang belum menyadari persoalan ini sehingga memilih diam dan tidak berbuat apa-apa,” ujarnya.
Misiyah menegaskan pertemuan yang digelar menjadi langkah awal untuk menyatukan kekuatan berbagai pihak dalam membangun forum multi-pihak di NTB. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang kerja sama yang mampu mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, organisasi perempuan akar rumput, kelompok disabilitas, lembaga adat, dan organisasi keagamaan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk membangun pemahaman bersama serta memperkuat koordinasi dalam pencegahan, penanganan, pemantauan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pertemuan ini bukan akhir, tetapi awal dari kerja bersama yang akan terus dilanjutkan secara berkala. Kita akan menyinergikan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk bergerak menghapus kekerasan berbasis gender serta membangun ekosistem perubahan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penghapusan kekerasan berbasis gender tidak hanya membutuhkan penanganan kasus, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat yang selama ini menganggap tindakan kekerasan sebagai sesuatu yang biasa. Selain itu, diperlukan perubahan budaya dan sistem yang mampu menjamin perempuan dan anak hidup aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.
Misiyah mengungkapkan perempuan dan anak mencakup sekitar 67 persen dari populasi NTB. Karena itu, keberhasilan melindungi kelompok tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kualitas demokrasi dan kesejahteraan sosial.
“Kita ingin memastikan tidak ada satu pun perempuan dan anak yang menghadapi kekerasan sendirian. Kita ingin mereka tumbuh tanpa rasa takut dan mewarisi lingkungan yang lebih aman dibanding generasi hari ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengakui bahwa NTB masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pernikahan usia dini, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hingga tingginya angka stunting.
“NTB tidak perlu menutup diri. Kita masih memiliki angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Ini berkaitan erat dengan berbagai persoalan pembangunan lainnya,” ujarnya.
Indah menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya dalam memerangi kemiskinan ekstrem melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada berbagai organisasi non-pemerintah yang selama ini aktif mendampingi masyarakat dan menjalankan program pemberdayaan di berbagai kabupaten dan kota di NTB. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan sosial yang kompleks.
“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Tanpa dukungan berbagai pihak, capaian yang ingin kita raih bersama tidak mungkin terwujud,” katanya.
Indah mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi dengan membangun lingkungan yang aman mulai dari lingkup keluarga. Ia menekankan pentingnya peran laki-laki, khususnya para suami dan ayah, dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.
“Kita semua harus menjadi pelindung bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Jangan sampai kita menjadi bagian dari pelaku atau penyebab kekerasan. Kita harus menjadi bagian yang mampu menekan dan mengurangi angka kekerasan berbasis gender,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan dan penguatan kapasitas perempuan di tingkat desa dan dusun menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan. Keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah peserta, tetapi dari kemampuan perempuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang mereka alami.
Wakil Gubernur berharap program kolaboratif yang telah berjalan sejak akhir 2025 hingga 2028 dapat memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kekerasan di sepuluh kabupaten dan kota sasaran. Ia juga berharap inisiatif tersebut dapat terus berlanjut meskipun nantinya menggunakan nama dan skema program yang berbeda.
“Harapan kita sederhana, NTB tidak lagi dikenal karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita ingin menciptakan daerah yang aman bagi seluruh perempuan dan anak untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
