Pojok NTB – Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belakangan ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, kondisi tersebut dinilai sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB, Yus Harudin Putra, mengatakan bahwa berbagai tanggapan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, merupakan masukan penting bagi pemerintah dalam menjalankan program.
“Kalau menurut kami pribadi, pro dan kontra dari masyarakat merupakan masukan penting bagi kami. Ini adalah ikhtiar yang dilaksanakan oleh Pemprov,” ujar Yus Harudin Putra di Mataram, Jumat (6/3/2026).
Ia menegaskan, perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang tidak bisa dihindari. Karena itu, pemerintah memandang kritik maupun dukungan sebagai bahan untuk menyempurnakan kebijakan yang sedang dan akan dijalankan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mengevaluasi berbagai langkah yang telah diambil agar ke depan kebijakan yang diterapkan bisa berjalan lebih baik dan diterima masyarakat.
“Pro dan kontra masyarakat itu hal yang wajar dalam demokrasi. Justru itu menjadi masukan bagi kami dalam menyempurnakan langkah-langkah ke depan secara bertahap,” jelasnya.
Pemprov NTB, lanjutnya, tetap berkomitmen menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sembari terus membuka ruang bagi aspirasi publik sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan.
