Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala BPSDM NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan kegiatan yang berlangsung di Mataram, Senin, tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN di NTB.
“Hari ini Pemerintah Provinsi NTB melalui BPSDM melaksanakan musyawarah perencanaan pengembangan kompetensi ASN sekaligus rapat koordinasi dengan BKN,” ujar Baiq Nelly.
Ia mengungkapkan, rakor tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekretaris Utama BKN RI. Kehadiran jajaran pimpinan BKN diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan ASN.
Menurutnya, pengembangan kompetensi menjadi syarat utama penerapan sistem merit. Tanpa peningkatan kapasitas ASN, sistem merit dan manajemen talenta tidak akan berjalan optimal.
“Kita tidak mungkin berbicara sistem merit kalau ASN-nya belum kita kembangkan kompetensinya. Karena itu, melalui musrenbang ini kami ingin menyusun daftar kebutuhan diklat yang benar-benar urgen,” jelasnya.
Musyawarah tersebut diikuti oleh kepala daerah, 10 perwakilan kabupaten/kota, asisten administrasi pembangunan, kepala BKPSDM, serta kepala Bappeda. Keterlibatan Bappeda dinilai penting agar pengembangan kompetensi ASN selaras dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
Baiq Nelly menegaskan, pengembangan kompetensi ASN harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. ASN sering kali ditempatkan pada jabatan tertentu tanpa pernah mendapatkan pelatihan yang sesuai.
“Kita tidak bisa menuntut ASN bekerja profesional jika kompetensinya tidak pernah dikembangkan. Karena itu, setiap daerah harus mulai peduli terhadap peningkatan kualitas ASN-nya,” katanya.
Ia menambahkan, NTB baru pertama kali melaksanakan perencanaan pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota. BPSDM NTB juga tengah mendorong kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pendidikan, seperti kerja sama dengan Politeknik Pariwisata, STAN Kementerian Keuangan, serta rencana kerja sama dengan Kementerian Pertanian.
Selain itu, BPSDM NTB juga mulai mengembangkan Corporate University NTB sebagai solusi keterbatasan fiskal. Melalui pembelajaran berbasis digital dan Learning Management System (LMS), ASN diharapkan dapat mengakses materi pelatihan dengan lebih mudah dan efisien.
“Ke depan, kami akan melengkapi Corporate University NTB agar ASN dapat belajar di mana pun dan kapan pun, tanpa membutuhkan anggaran besar seperti pelatihan klasikal,” pungkasnya.
