Pojok NTB — Realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Triwulan III (TW3) 2025 kembali menunjukkan tren positif. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, mengungkapkan bahwa capaian investasi daerah telah mencapai 80,2 persen, melewati target nasional yang berada di angka 76 persen.
“Kita hanya bisa menyampaikan data resmi hingga TW3. Untuk TW4 baru bisa diumumkan pada Januari 2026. Saat ini capaian investasi NTB sudah 80-an persen, melampaui target nasional,” kata Irnadi di Mataram, Jumat.
Menurutnya, sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar investasi NTB, disusul industri, pariwisata, dan perdagangan. Total nilai investasi yang sudah masuk mencapai lebih dari Rp40 triliun dari target Rp61,9 triliun di akhir tahun.
“Kalau di TW3 saja kita bisa mencapai Rp20-an triliun, masa di TW4 tidak bisa? Dengan tren yang sama, target insyaAllah tercapai,” ujarnya optimistis.
Irnadi mengakui masih ada keluhan dari pelaku usaha terkait proses pelayanan. Karena itu, pihaknya mulai melakukan evaluasi sejumlah regulasi dan mekanisme pelayanan agar investasi makin mudah.
“Tiga Peraturan Gubernur sedang kami bahas. Salah satunya terkait tim terpadu. Selama ini tim diisi perwakilan dinas teknis, tapi mereka tidak berkantor di sini. Ke depan, semua harus benar-benar satu pintu di satu tempat,” jelasnya.
Pelaku usaha, kata Irnadi, sangat setuju. Dengan mekanisme baru, mereka tak harus bolak-balik ke dinas teknis untuk sekadar menyelesaikan kendala teknis perizinan.
Selain itu, DPMPTSP juga tengah memperbarui SOP, memperkuat digitalisasi layanan, serta memperjelas pendelegasian kewenangan agar proses perizinan tidak mandek di birokrasi.
Meski investasi meningkat, penyerapan tenaga kerja dinilai belum sebanding. Banyak perusahaan membutuhkan kualifikasi SDM yang masih belum terpenuhi oleh tenaga kerja lokal.
“Ini sejalan dengan visi-misi Pak Gubernur: peningkatan kualitas SDM. Kita tidak bisa minta perusahaan menurunkan standar. Justru kita yang harus meningkatkan kapasitas tenaga kerja NTB agar mampu bersaing,” jelas Irnadi.
Ia menekankan bahwa dominasi sektor tambang—yang merupakan sektor padat modal—menjadi salah satu penyebab serapan tenaga kerja tidak besar. Karena itu, NTB kini mulai mendorong sektor non-tambang agar menopang ekonomi lebih berimbang.
Irnadi juga menyebutkan bahwa pemerintah sangat terbuka bagi investor yang ingin membangun industri hilirisasi di NTB, seperti pabrik pakan ternak, industri pengolahan jagung, hingga pabrik pengolahan rumput laut.
“Ketika ada pelaku usaha yang mau membangun pabrik di NTB supaya bahan baku tidak lagi dibawa keluar kemudian dijual kembali dengan harga mahal, kita permudah izinnya. Kita jemput bola,” tegasnya.
Salah satu bentuk hilirisasi yang sudah berjalan adalah pembangunan silo jagung sebagai fasilitas penyimpanan dan pengolahan awal. Selain itu, sejumlah perusahaan agro, peternakan, dan rumput laut juga mulai menunjukkan minat untuk memindahkan proses hilirisasi ke NTB.
Meski memiliki potensi besar, NTB disebut belum maksimal berpartisipasi dalam forum investasi internasional. Irnadi mengakui bahwa partisipasi di forum global dapat meningkatkan peluang masuknya investor baru, termasuk yang bergerak di sektor padat karya.
