Pojok NTB — Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sekaligus Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa setiap informasi mengenai dugaan masalah dalam program MBG harus dikonfirmasi berdasarkan data dan prosedur resmi.
Hal ini disampaikan menyusul pemberitaan soal makanan MBG berbau hingga siswa muntah dan pusing.
“Kalau ada informasi tentang kasus, harus dicek dulu kebenarannya. Selama ini sering muncul pemberitaan yang tidak terkonfirmasi dengan baik, seolah-olah ada keracunan, padahal tidak sesuai kaidah jurnalistik,” jelas Ahsanul Khalik saat dihubungi, Senin (15/1/2025).
Ia mencontohkan kasus di SMK Kesehatan Adi Husada Keruak, 19 Agustus 2025, ketika menu ayam taliwang dituding menyebabkan keracunan. Dari lebih dari 3.000 penerima manfaat, hanya satu siswa yang mengaku sakit, dan itu pun berdasarkan klaim sepihak.
“Logikanya, kalau benar ada masalah pada makanan, tentu banyak yang terdampak, bukan hanya satu orang,” tegasnya.
Menurutnya, setiap laporan dugaan keracunan langsung ditangani Satgas MBG dengan melibatkan BPOM Mataram, Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota, serta puskesmas setempat. Status dugaan keracunan baru bisa dipastikan setelah hasil uji laboratorium makanan keluar.
Perkembangan Program MBG NTB
Hingga 15 September 2025, Program MBG di NTB telah menjangkau 862.734 penerima manfaat atau 47% dari total sasaran 1.850.501 jiwa. Saat ini terdapat 269 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dari total kebutuhan 623 titik.
Penerima manfaat terdiri dari peserta didik (PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, madrasah, ponpes, hingga SLB) serta kelompok non-peserta didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain memberi layanan gizi, program ini juga menyerap 11.650 tenaga kerja lokal, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, hingga petugas kebersihan. Dengan proyeksi 623 SPPG, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 29.281 orang.
Rantai suplai MBG pun didukung oleh 944 mitra lokal, terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, hingga supplier pangan. Hal ini sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
“Program MBG di NTB sudah lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional yang baru 27–28%. Ke depan, kita akan terus mempercepat penambahan SPPG, memperluas jangkauan layanan, dan menjaga kualitas makanan bergizi demi mewujudkan Generasi Emas 2045,” ujar Ahsanul Khalik.
