MATARAM – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB menuntut reformasi menyeluruh terhadap kebijakan daerah dalam forum hearing publik bersama Komisi V DPRD NTB, Senin (26/5/2025). Dalam forum yang dihadiri enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, KAMMI menyampaikan 11 isu krusial yang dianggap mewakili kegelisahan rakyat.
Ketua PW KAMMI NTB, Irwan, menyebut forum ini bukan seremoni melainkan ruang menyampaikan keresahan rakyat. Ia menyoroti dominasi korporasi tambang, buruknya fasilitas pendidikan, beban pajak yang memberatkan, hingga lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
“NTB hari ini menghadapi krisis struktural. Tambang dikuasai korporasi, petani ditindas tengkulak, dan anak-anak belajar di gedung rusak. Rakyat dipaksa membayar pajak yang tidak berpihak,” tegas Irwan di hadapan forum.
Sebelas tuntutan utama KAMMI NTB antara lain:
- Evaluasi menyeluruh PT AMNT dan perusahaan tambang lain, termasuk audit CSR dan dokumen Amdal.
- Penindakan tambang ilegal dan pembentukan BUMD Tambang berbasis riset kampus.
- Penguatan perlindungan korban kekerasan seksual dan penolakan LGBT.
- Penolakan Pergub No. 32 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Penolakan politisasi OPD dan peleburan instansi tanpa kajian ilmiah.
- Perlindungan petani dan stabilisasi harga jagung serta gabah.
- Audit dan perbaikan fasilitas pendidikan serta kesehatan.
- Penolakan revitalisasi Gedung DPRD NTB, usulan pengalihan anggaran ke beasiswa dan kesehatan.
- Sikap tegas dukungan Palestina dan boikot produk terafiliasi Israel.
- Desakan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
- Penolakan revisi UU TNI dan RUU Polri yang dinilai mengancam demokrasi.
Meskipun DPRD NTB dan OPD menyambut baik aspirasi tersebut, KAMMI menegaskan bahwa aksi mereka akan terus berlanjut hingga perubahan benar-benar terjadi.
“Kami tidak butuh seremoni, kami butuh perubahan. Jika tidak dijalankan, suara mahasiswa akan kembali turun ke jalan,” ujar Yudis, Kabid Kebijakan Publik KAMMI NTB.
KAMMI juga berencana membentuk Tim Monitoring Sipil dan membuka kanal aduan publik untuk mengawal implementasi kesepakatan hasil hearing.
“Kami akan hadir di ruang akademik, media sosial, jalanan, hingga parlemen rakyat. Jika suara kami diabaikan, maka legitimasi mereka patut dipertanyakan,” tegas Elwani, perwakilan suara perempuan dari KAMMI.
Sebagai penutup, KAMMI NTB menyerukan agar seluruh elemen mahasiswa, pemuda, ormas, dan masyarakat sipil bersatu memperjuangkan NTB yang adil, demokratis, dan bebas dari dominasi oligarki.
“NTB milik rakyat, bukan milik elite yang memperkaya diri sendiri!”
