Pemprov NTB Perkuat Upaya Hapus Praktik Sunat Perempuan

Pojok NTB – Praktik sunat perempuan atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) masih menjadi persoalan serius di Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data yang disampaikan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, praktik tersebut masih terjadi pada sekitar 60 persen lebih perempuan.

Kondisi ini mendorong LPA NTB bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta UNICEF memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong penghapusan praktik tersebut.

Ketua LPA NTB, Sukron Ucok, mengatakan pertemuan koordinasi yang melibatkan organisasi masyarakat dan tokoh agama tersebut bertujuan menyatukan persepsi sekaligus membangun sinergi dalam upaya pencegahan praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya, salah satu langkah penting yang perlu segera dilakukan adalah memperkuat kebijakan di tingkat provinsi. LPA NTB mendorong penerbitan surat edaran gubernur sebagai langkah awal sebelum nantinya ditingkatkan menjadi peraturan gubernur (Pergub).

“Pertemuan ini juga akan menghasilkan rekomendasi untuk mempercepat kebijakan di NTB. Misalnya, surat edaran harus segera dibentuk atau diterbitkan, kemudian dibentuk Satgas Pencegahan Praktik Berbahaya, terutama perkawinan anak dan sunat perempuan,” ungkap Sukron.

Ia menilai, keterlibatan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, menjadi kunci dalam mengubah pemahaman dan kebiasaan masyarakat yang selama ini masih mempertahankan praktik tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) NTB, Mashuri, menegaskan bahwa penghapusan praktik sunat perempuan membutuhkan perjuangan panjang dan pendekatan yang melibatkan banyak pihak.

Mashuri menyebutkan, Pemprov NTB telah melakukan berbagai upaya edukasi dan pencegahan melalui sejumlah sektor. Di antaranya melalui dunia pendidikan dengan memberikan pemahaman mengenai edukasi seksualitas kepada peserta didik, termasuk di lingkungan pondok pesantren.

Selain itu, Dinsos PPA juga terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari praktik yang berpotensi membahayakan tersebut.

Ia mengakui, angka praktik sunat perempuan di NTB mulai menunjukkan perbaikan. Namun, upaya penghapusan secara menyeluruh masih membutuhkan komitmen dan kerja sama berkelanjutan.

“Kami berharap ke depan praktik ini tidak ada lagi, sehingga tidak ada trauma masa kecil yang harus dialami anak-anak perempuan kita,” ujarnya.

Mashuri juga menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurutnya, pendekatan keagamaan dan edukasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Melalui rapat koordinasi lintas sektor tersebut, Pemprov NTB berharap lahir langkah konkret dan kebijakan yang lebih kuat untuk mencegah praktik sunat perempuan sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak dan keselamatan anak perempuan di NTB.