Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang investasi yang telah berlaku sejak 2016. Regulasi baru ini diarahkan untuk mempermudah masuknya investor sekaligus mengatasi berbagai kendala perizinan yang selama ini menghambat realisasi investasi di daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Irnadi Kusuma, mengatakan revisi Pergub tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya tarik NTB bagi investor.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin lagi hanya menunggu laporan atau keluhan dari pelaku usaha ketika menghadapi persoalan investasi. Melalui regulasi baru ini, pendekatan pelayanan akan diubah menjadi lebih proaktif dengan memberikan pendampingan sejak tahap penjajakan investasi hingga proses penerbitan perizinan.
“Investor itu harus didampingi, diberikan petunjuk, kemudian diarahkan mulai dari penjajakan sampai dengan terbitnya perizinan. Sehingga mereka tidak salah memilih lokasi dan investasinya sesuai dengan sektor serta tata ruang yang berlaku,” jelas Irnadi.
Salah satu perubahan penting dalam draf Pergub tersebut adalah memasukkan sektor kelautan dan perikanan sebagai bidang investasi yang mendapat perhatian khusus.
Irnadi menyebutkan, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar di NTB, mengingat panjang garis pantai serta luas wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi. Namun, sektor tersebut belum terakomodasi dalam Pergub sebelumnya.
Melalui revisi ini, pemerintah ingin meminimalkan berbagai persoalan yang pernah muncul, mulai dari kendala perizinan hingga persoalan lingkungan. Dengan demikian, kemudahan investasi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan manfaat ekonomi bagi daerah.
Selain pembenahan perizinan, pemerintah juga menyiapkan optimalisasi pemberian insentif investasi, termasuk insentif perpajakan seperti PPh dan PPN. Skema tersebut akan diperhitungkan agar mampu memberikan keuntungan bagi investor tanpa merugikan pendapatan daerah.
Irnadi menegaskan, persoalan investasi tidak semata-mata dipengaruhi kondisi ekonomi global, tetapi juga bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan dan kepastian kepada investor.
Hal tersebut juga menjadi perhatian dalam kegiatan Investment Summit dan Investment Forum yang sebelumnya diinisiasi Bank Indonesia. Kegiatan itu menghadirkan perwakilan dari sekitar empat negara, termasuk perwakilan kedutaan besar dan peserta dari Brasil.
“Kita berharap bukan hanya seremoni, tetapi betul-betul ada hasil atau wujud nyata dari ikhtiar kita dalam mempromosikan investasi,” katanya.
Saat ini, draf revisi Pergub masih dalam tahap penyempurnaan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. DPMPTSP NTB memberikan batas waktu hingga 20 November 2026 bagi OPD untuk menyampaikan masukan, terutama terkait sektor yang belum terakomodasi dalam regulasi sebelumnya.
Setelah itu, draf akan memasuki proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Irnadi berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum 17 Desember 2026. Dengan regulasi baru tersebut, NTB diharapkan memiliki sistem pelayanan investasi yang lebih responsif, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta mampu mengoptimalkan potensi unggulan daerah.












