Pojok NTB – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pengembangan pariwisata yang terintegrasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting agar potensi wisata NTB dapat berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur, transportasi, pertanian, perikanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan perencanaan pariwisata harus diselaraskan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal tersebut juga perlu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2024–2044.
Berdasarkan regulasi tersebut, kawasan pariwisata di NTB memiliki luas sekitar 32.800 hektare. Rinciannya, sekitar 20.500 hektare berada di daratan dan 12.300 hektare di wilayah laut.
“Pariwisata ini bukan tentang satu dinas. Pariwisata itu tentang banyak sektor. Sawah yang cantik itu pertanian, laut yang cantik perikanan, gunung yang cantik kehutanan,” ujar Nelly.
Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dihubungkan dengan sektor perhubungan, perdagangan, koperasi, dan pariwisata agar mampu membentuk ekosistem industri yang saling mendukung.
Nelly menegaskan, sektor pariwisata tidak dapat berkembang maksimal jika hanya mengandalkan program Dinas Pariwisata. Sebagai sektor hilir, industri pariwisata membutuhkan dukungan sektor lain, mulai dari akses transportasi, infrastruktur yang memadai, hingga kualitas produk UMKM.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, NTB memiliki 11 kawasan strategis pariwisata yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Di Pulau Lombok, kawasan tersebut meliputi Gili, Mataram, Sembalun, dan Mandalika. Sementara di Pulau Sumbawa, kawasan yang menjadi perhatian mencakup Alas Utan, Tano Maluk, Batu Hijau, Doro DintI, Samota, Hu’u, Teluk Bima, dan Waworada.
Kawasan-kawasan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan oleh pemerintah kabupaten/kota agar sejalan dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.
Nelly juga menyebut Lombok, Gili, dan Tramena sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Selain itu, kawasan Mandalika masuk dalam kawasan strategis prioritas nasional.
Karena itu, sinkronisasi perencanaan dinilai penting untuk memastikan pembangunan pariwisata tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan kebutuhan pembangunan wilayah secara menyeluruh.
Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, Bappeda NTB mulai mendorong pendekatan perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tematik.
Berbeda dengan musrenbang umum, pendekatan ini membahas satu tema secara khusus dengan melibatkan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program.
Menurut Nelly, pola tersebut memungkinkan setiap perangkat daerah mengetahui peran, tanggung jawab, serta bentuk dukungan yang harus diberikan dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.
Pendekatan ini juga diharapkan dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata sehingga program dari berbagai sektor dapat dirancang secara terpadu sejak tahap perencanaan.
Ia menilai, pengembangan pariwisata juga perlu didukung peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Dengan begitu, setiap perangkat daerah memiliki perspektif pariwisata dalam menjalankan program sesuai bidang masing-masing.
“Bagaimana ASN dinas kehutanan harus berpikir pariwisata, bagaimana ASN dinas perikanan harus berpikir pariwisata. Itu harus dilakukan,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Bappeda NTB berharap pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pembangunan destinasi, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pendukung, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
