Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendorong penguatan konsep Muslim Friendly Tourism sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah sekaligus membuka pasar wisatawan dari Timur Tengah.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan NTB memiliki modal kuat untuk mengembangkan pariwisata ramah muslim. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat daerah berhenti berinovasi.
Hal itu disampaikan Ahmad dalam kegiatan FGD Muslim Friendly Tourism: Sinergi dan Inovasi Menuju Destinasi Wisata Ramah Muslim.
“Dulu kita pernah punya capaian yang luar biasa dalam pariwisata ramah muslim. Tentunya kita tidak boleh stagnan, harus lebih progresif karena ini merupakan salah satu potensi pasar,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang tengah didorong Pemprov NTB adalah membuka akses dan konektivitas langsung dari Timur Tengah ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
Ahmad menyebut peluang tersebut dapat dikembangkan melalui pemanfaatan penerbangan jamaah haji. Selama ini, pesawat yang membawa jamaah dari Indonesia ke Arab Saudi berpotensi kembali dalam kondisi tidak terisi penuh.
“Pada saat kita berangkat, pesawat baliknya kosong. Begitu sebaliknya, saat kita dijemput, pesawat yang itu kosong ke sana. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menghadirkan direct flight dari Timur Tengah ke BIZAM,” katanya.
Ia menilai, jika peluang tersebut dapat diwujudkan, penerbangan haji tidak hanya menjadi sarana mobilitas jamaah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai jalur promosi pariwisata NTB.
Ahmad bahkan mencontohkan jumlah jamaah haji asal NTB yang mencapai sekitar 4.499 orang pada 2025. Jika peluang penerbangan tersebut dapat diintegrasikan dengan promosi wisata, maka ribuan wisatawan dari Timur Tengah berpotensi datang ke NTB.
“Bayangkan kalau semua kekosongan itu kita isi. Orang datang ke sini 4.499 selama sekian hari, karena waktunya panjang. Ini bisa menjadi program promosi pariwisata,” jelasnya.
Ahmad menegaskan, pengembangan Muslim Friendly Tourism tidak hanya berbicara mengenai label halal. Ada empat indikator yang harus diperhatikan, yakni akses, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan.
Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pelaku pariwisata perlu memastikan standar pelayanan ramah wisatawan muslim tersedia di berbagai destinasi.
“Harus dipastikan di seluruh destinasi bagaimana standarisasi untuk memudahkan pelayanan terhadap wisatawan muslim. Itu poin yang perlu kita hadirkan terus-menerus,” tegasnya.
Menurut Ahmad, potensi pasar wisatawan muslim masih sangat terbuka. NTB dinilai telah memiliki modal besar, terutama dari sisi pengalaman dan kesiapan pelayanan. Tantangan berikutnya adalah memperkuat konektivitas agar wisatawan dari pasar potensial tersebut lebih mudah datang.
Selain konektivitas penerbangan, kemudahan transaksi bagi wisatawan mancanegara juga menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata ramah muslim.
Ahmad mengatakan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan wisatawan perlu terus diupayakan untuk diatasi, termasuk terkait sistem pembayaran dan kerja sama antarnegara.
“Kalau itu tentunya akan diupayakan untuk tidak ada lagi menjadi hambatan,” katanya.
Di sisi lain, Disparekraf NTB menargetkan total kunjungan wisatawan tahun ini mencapai sekitar 2,55 juta wisatawan. Ahmad menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga ingin menghadirkan wisatawan yang memberikan dampak ekonomi berkualitas bagi daerah.
“Yang penting bagaimana mereka ini bisa hadir secara berkualitas di daerah kita,” ujarnya.
Pengembangan pariwisata NTB juga berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kreatif. Ahmad menyebut sektor ekraf kini semakin penting sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah.
Disparekraf NTB bahkan tengah menggelar pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan materi menciptakan dan menjual produk digital, mikrostock, hingga live streaming.
Menurut Ahmad, pelaku ekonomi kreatif harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan ruang digital untuk memperluas pasar.
Selain itu, kunjungan Komisi VII DPR RI ke NTB menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi serta kebutuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB.
“Ini merupakan momen yang sangat baik untuk kita menyampaikan kondisi faktual yang ada di NTB dan menyampaikan usulan-usulan yang bisa dikolaborasikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.
