Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penguatan konsep Muslim Friendly Tourism atau wisata ramah muslim sebagai salah satu strategi meningkatkan daya saing pariwisata daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Muslim Friendly Tourism: Sinergi & Inovasi Menuju Destinasi Wisata Ramah Muslim”.
Ahmad mengatakan, NTB sebenarnya memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim. Bahkan, pada 2019 NTB pernah mendapatkan perhatian sebagai salah satu destinasi wisata halal, termasuk dengan konsep Halal Honeymoon Destination.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk kembali memperkuat citra NTB sebagai destinasi yang nyaman bagi wisatawan muslim.
“Ini menjadi pekerjaan rumah saya, khususnya. Dan itu tidak mungkin kalau tidak dibantu Bapak-Ibu sekalian,” ujar Ahmad.
Ia menilai, pengembangan wisata ramah muslim tidak cukup hanya mengandalkan predikat atau penghargaan. Yang lebih penting adalah bagaimana konsep tersebut benar-benar diterapkan di lapangan dan memberikan dampak terhadap pelaku usaha serta perekonomian daerah.
Ahmad juga menyoroti peluang besar dari pergerakan wisatawan muslim, termasuk masyarakat Indonesia yang berada di Arab Saudi. Ia menceritakan pengalamannya saat menjadi petugas daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2025.
Dari pengalaman tersebut, muncul gagasan untuk memanfaatkan kursi kosong pada penerbangan yang kembali dari Arab Saudi ke Indonesia dengan mendatangkan wisatawan atau masyarakat dari kawasan tersebut.
Menurut Ahmad, gagasan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan mulai mendapat perhatian. Ia berharap ke depan terdapat program yang dapat mengintegrasikan perjalanan haji dengan promosi dan kunjungan wisata, sehingga potensi wisatawan dari Arab Saudi dapat diarahkan ke berbagai destinasi di Indonesia, termasuk NTB.
“Bagaimana saudara-saudara kita yang di Jeddah, Madinah atau di Arab Saudi itu juga bisa kita arahkan mengisi kekosongan pesawat dan bisa datang ke destinasi-destinasi kita,” katanya.
Di sisi lain, Ahmad mengakui posisi NTB dalam indeks pariwisata muslim masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut NTB pada 2025 berada di posisi ketiga dalam indeks muslim tourism Indonesia, setelah sebelumnya pernah berada di posisi pertama dan kedua.
Karena itu, Disparekraf NTB mendorong adanya langkah konkret untuk meningkatkan daya saing tersebut. Empat aspek yang dinilai penting yakni akses, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan (services).
“Yang kami minta teman-teman coba pegang, mana yang logis dan realistis kita tingkatkan untuk bisa mengangkat indeks kita ke depan,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, peningkatan indeks wisata muslim bukan sekadar mengejar peringkat. Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan penerapan konsep wisata ramah muslim benar-benar memberikan dampak nyata terhadap sektor pariwisata dan dunia usaha.
Ia berharap FGD tersebut menjadi ruang untuk menyusun komitmen dan langkah bersama dalam membangun ekosistem pariwisata ramah muslim di NTB.
“Bukan hanya kepada penilaian. Kita punya kepentingan ini bisa memberikan impact yang lebih realistis kepada pariwisata dan usaha,” pungkasnya.
