Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus membuka peluang kerja sama internasional melalui kunjungan ke Malaysia dan China. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa sejumlah PSN yang saat ini berjalan di NTB meliputi pembangunan dan pengembangan bendungan, pengembangan bandara internasional, pengembangan kawasan pariwisata Mandalika, hingga pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
“Untuk proyek strategis nasional yang ada di NTB itu beberapa bendungan, seperti Meninting, Tiu Suntuk, Bintang Bano, dan Beringin Sila. Selain itu ada pengembangan bandar udara internasional, pengembangan kawasan Mandalika, serta fasilitas pemurnian komoditas tembaga milik AMNT,” ujarnya.
Menurut Nelly, meskipun sejumlah proyek secara fisik telah selesai dibangun, masih terdapat berbagai sarana pendukung yang harus dilengkapi sebelum dapat beroperasi secara optimal. Salah satu contohnya adalah Bendungan Meninting yang saat ini masih menunggu penyelesaian jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Proses pembangunan itu tidak bisa simsalabim. Bendungan Meninting misalnya sudah jadi, tetapi belum bisa dimanfaatkan maksimal karena jaringan pendukungnya belum selesai. Begitu juga proyek-proyek lainnya yang masih dalam tahap penyempurnaan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan bendungan sangat penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Terlebih saat ini pemerintah terus membuka lahan pertanian baru yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.
“Bendungan ini sangat vital untuk pertanian dan penyediaan air. Dengan adanya perluasan lahan pertanian, kebutuhan air juga semakin meningkat. Karena itu pengelolaan air harus dilakukan secara teratur sesuai perencanaan teknis,” katanya.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemprov NTB juga tengah menyiapkan kerja sama dengan Malaysia untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI asal NTB. Salah satu langkah yang sedang dijajaki adalah kerja sama antara Bank NTB Syariah dengan Maybank Malaysia guna mempermudah pengiriman remitansi pekerja migran.
Nelly mengungkapkan nilai remitansi PMI asal NTB sangat besar setiap tahunnya. Karena itu pemerintah ingin memastikan uang hasil kerja para PMI dapat tersimpan dan dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga mereka di daerah.
“Kita ingin menarik remitansi PMI langsung ke Bank NTB Syariah melalui kerja sama dengan Maybank. Tujuannya agar akses keluarga lebih mudah dan masyarakat bisa mulai menabung serta mengelola keuangannya dengan lebih baik,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi keuangan para PMI agar hasil kerja mereka selama di luar negeri tidak habis begitu saja setelah kembali ke tanah air.
“Kita ingin PMI berangkat bekerja, mengumpulkan modal, lalu pulang untuk membuka usaha. Jangan sampai mereka bekerja bertahun-tahun tetapi hasilnya habis tanpa ada investasi untuk masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, kunjungan ke China yang direncanakan berlangsung pada September mendatang difokuskan pada misi dagang dan penjajakan investasi baru. Menurut Nelly, hubungan perdagangan NTB dengan China selama ini cukup besar sehingga perlu diperluas melalui berbagai kerja sama ekonomi.
Pemprov NTB juga ingin menarik investasi teknologi dari China yang dinilai memiliki perkembangan sangat pesat. Investasi tersebut tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata atau properti, tetapi juga teknologi pengelolaan lingkungan dan sektor strategis lainnya.
“Kita ingin memperluas pasar ekspor sekaligus menjajaki investasi. Teknologi China luar biasa, dan investasi tidak hanya bicara hotel atau pariwisata. Kita juga membutuhkan investasi di bidang teknologi, termasuk pengelolaan sampah dan sektor lainnya,” katanya.
Di sisi lain, Nelly menyoroti masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sejumlah instansi vertikal terkait pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan anggaran pusat. Menurutnya, pemerintah daerah sering kali tidak memperoleh informasi secara lengkap mengenai proyek-proyek yang dilaksanakan kementerian di daerah.
Ia mencontohkan program pembangunan rumah layak huni yang kerap berjalan tanpa sinkronisasi penuh dengan data kemiskinan ekstrem yang dimiliki pemerintah daerah.
“Kita ingin program pusat benar-benar terintegrasi dengan kebutuhan daerah. Kadang-kadang proyek berjalan, tetapi data penerima manfaatnya tidak tersinkronisasi dengan data yang kita miliki di daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov NTB tetap optimistis berbagai proyek strategis nasional, program ketahanan pangan, pengembangan investasi, hingga pemberdayaan PMI dapat berjalan seiring dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan di NTB dalam beberapa tahun ke depan.
