Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kondisi keuangan daerah relatif sehat, ditandai dengan tidak adanya utang yang tidak direncanakan saat memasuki tahun anggaran 2026.
Gubernur NTB mengungkapkan bahwa seluruh kewajiban keuangan telah diselesaikan, termasuk pembayaran lebih dari Rp287 miliar pada tahun sebelumnya.
“Kita bisa masuk tahun 2026 tanpa utang yang tidak direncanakan. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang cukup baik,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (30/3).
Dari sisi pendapatan, realisasi APBD 2025 tercatat sebesar Rp6,476 triliun atau sekitar 99,79 persen dari target Rp6,498 triliun. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan sekitar 2,19 persen dibandingkan realisasi tahun 2024.
Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal, termasuk skema pembagian pajak antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp6,051 triliun atau 93,49 persen dari total anggaran. Pemerintah daerah menyatakan akan terus mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi pajak dan pengembangan sumber penerimaan baru.
Ke depan, Pemprov NTB menargetkan penguatan struktur fiskal agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi nasional.
