Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang terjadi di pondok pesantren di Lombok Tengah serta di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Sumbawa. Berbagai bantuan logistik hingga dapur umum telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para korban.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Mashuri, mengungkapkan bahwa kebutuhan mendesak saat ini meliputi selimut, alas tidur, dan makanan siap saji. Untuk memastikan kebutuhan pangan terpenuhi, pihaknya telah membuka dapur umum dengan kapasitas produksi mencapai 750 nasi bungkus per hari.
“Banyak sekali kebutuhan korban, mulai dari selimut, alas tidur, hingga makanan siap saji. Dapur umum sudah kami buka, setiap hari kami siapkan sekitar 750 nasi bungkus,” ujar Ahmad Mashuri saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).
Selain itu, distribusi bantuan logistik juga terus dilakukan secara bertahap. Untuk wilayah Sumbawa, khususnya di Alas, Dinsos NTB telah menyalurkan bantuan sebanyak 1 ton beras. Tak hanya itu, pengisian kembali stok logistik di gudang Sumbawa juga sedang dilakukan guna memastikan ketersediaan bantuan tetap terjaga.
“Bantuan 1 ton beras sudah kami kirim ke Alas. Hari ini juga kami kembali mengisi stok gudang di Sumbawa agar distribusi bantuan tetap lancar,” jelasnya.
Sementara itu, untuk korban kebakaran di Lombok Tengah, bantuan dalam jumlah besar juga telah disalurkan. Pemerintah Provinsi NTB, melalui arahan Gubernur, mengirimkan sekitar 300 kuintal beras sebagai bentuk respons cepat terhadap bencana tersebut.
Dalam penanganan bencana, Ahmad Mashuri menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan utama, yakni mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi. Saat ini, pemerintah masih berada pada tahap tanggap darurat yang berlangsung selama 14 hari.
“Sekarang kita masih di tahap tanggap darurat. Setelah itu baru masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang tentu akan melalui kajian lebih lanjut terkait bentuk bantuan, termasuk perbaikan rumah warga,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, keputusan akan ditentukan berdasarkan hasil kajian dan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Dinas Sosial.
Meski demikian, Pemprov NTB memastikan seluruh korban akan mendapatkan penanganan yang komprehensif hingga tahap pemulihan pascabencana.
“Arahan Pak Gubernur jelas, semua korban harus tertangani, termasuk nanti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Hanya saja, sumber pendanaannya masih akan ditentukan,” pungkasnya.
