Pojok NTB – Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda, mengkritik sejumlah prioritas belanja dalam APBD Provinsi NTB tahun 2026 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembangunan daerah.
Salah satu yang disoroti adalah alokasi anggaran untuk pengadaan mobil listrik yang mencapai sekitar Rp16 miliar. Menurut Ramli, angka tersebut terlihat tidak sebanding dengan alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan yang hanya sekitar Rp7,7 miliar.
“Ini menjadi kontradiktif. Mobil listrik Rp16 miliar, sementara pemeliharaan jalan hanya Rp7,7 miliar. Kita tentu harus bertanya, dengan kondisi seperti ini kita mau berharap apa terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Ramli.
Ia juga menilai terdapat potensi inefisiensi pada beberapa jenis pengeluaran pemerintah, termasuk belanja konsumsi rapat yang nilainya cukup besar.
Di sisi lain, Ramli menyebut sebagian ruang fiskal pemerintah daerah saat ini banyak terserap untuk program Desa Berdaya. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi semakin terbatas.
Padahal, menurutnya pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kondisi ini juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam kaitannya dengan persiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.
“Dengan anggaran yang makin terbatas, kita perlu melihat sejauh mana kesiapan daerah menjadi tuan rumah. Karena itu, komitmen pemerintah daerah juga harus terlihat dalam alokasi anggarannya,” ujarnya.
Ramli menambahkan, dukungan pemerintah pusat kemungkinan akan sangat dibutuhkan untuk membantu pembiayaan berbagai persiapan tersebut.
Namun ia menegaskan, komitmen daerah tetap menjadi faktor penting agar pelaksanaan agenda besar seperti PON dapat berjalan optimal.
