Pojok NTB — Persoalan sampah di kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air kembali menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai problem lingkungan di destinasi unggulan tersebut tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan insidental.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengurangan di sumber hingga pengolahan akhir.
Menurut dia, persoalan ini bukan sekadar isu kebersihan, melainkan menyangkut daya saing pariwisata NTB di tingkat global.
“Pengelolaan sampah itu ada dua unsur besar: bagaimana menguranginya dan bagaimana mengelolanya. Kalau dua-duanya tidak jalan, dampaknya langsung terasa pada citra pariwisata,” kata Ahmad di Mataram, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menjelaskan, strategi pengurangan sampah diarahkan pada pembatasan plastik sekali pakai, edukasi wisatawan, serta perubahan pola konsumsi pelaku usaha pariwisata.
Sementara pengelolaan mencakup pemilahan, sistem pengangkutan yang efisien, hingga pengolahan berbasis ramah lingkungan.
Menurut Ahmad, kawasan Gili memiliki tantangan lebih besar karena keterbatasan lahan dan lonjakan volume sampah saat musim liburan. Tanpa sistem yang matang, persoalan ini berpotensi menggerus kualitas lingkungan dan kenyamanan wisatawan.
Pemerintah daerah, kata dia, tengah mendorong sinergi antara pengelola kawasan, pemerintah kabupaten, komunitas lokal, serta pelaku industri pariwisata. Tujuannya, membangun sistem pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan.
“Gili adalah wajah pariwisata NTB. Kalau di sana bermasalah, persepsi wisatawan terhadap NTB juga akan ikut terpengaruh,” ujarnya.
