Pojok NTB — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat kinerja ekonomi daerah yang semakin solid sepanjang akhir 2025. Pertumbuhan ekonomi yang menguat diikuti dengan penurunan angka kemiskinan, membaiknya ketenagakerjaan, serta ketimpangan pengeluaran yang tetap terkendali.
Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, menyampaikan bahwa pada Triwulan IV-2025, perekonomian NTB tumbuh 12,49 persen secara tahunan (year on year/y-on-y). Capaian ini mencerminkan akselerasi pertumbuhan yang sangat kuat dibandingkan periode sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi NTB terutama didorong oleh kinerja industri pengolahan yang tumbuh signifikan seiring meningkatnya aktivitas smelter,” ujar Wahyudin.
Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada Triwulan IV-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,04 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat Rp30,07 triliun. Secara kuartalan (q-to-q), ekonomi NTB tumbuh 3,97 persen, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.
Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor utama pertumbuhan, dengan lonjakan hingga 103,11 persen (y-on-y), seiring meningkatnya nilai ekspor komoditas pertambangan dan hasil industri pengolahan.
Di sisi ketenagakerjaan, kondisi pasar kerja NTB juga menunjukkan perbaikan. Pada November 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 3,24 juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2025. Jumlah penduduk yang bekerja tercatat 3,14 juta orang, dengan peningkatan terbesar terjadi di sektor konstruksi.
Seiring dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 3,05 persen, sementara proporsi pekerja formal meningkat menjadi 33,45 persen. Penurunan pengangguran ini turut didorong oleh bertambahnya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai program padat karya dan perumahan.
Sementara itu, angka kemiskinan NTB terus menurun. Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat 11,38 persen, turun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 637,18 ribu orang, dengan penurunan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran di NTB relatif terkendali. Gini ratio pada September 2025 berada di angka 0,364, menunjukkan kategori ketimpangan rendah. Distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah bahkan mengalami perbaikan, menandakan meningkatnya porsi konsumsi masyarakat berpendapatan rendah.
Menurut Wahyudin, berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, Program Sembako, MBG, serta operasi pasar murah berperan penting sebagai bantalan ekonomi bagi rumah tangga miskin dan rentan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Secara umum, indikator ekonomi dan sosial NTB menunjukkan arah yang positif. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan agar manfaatnya semakin merata,” pungkasnya.
