Pojok NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta, Rabu (3/2/2026).
Iqbal menjelaskan, arahan tersebut disampaikan dalam bentuk taklimat presiden, yang berarti instruksi langsung terkait isu-isu strategis yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
“Sampah menjadi salah satu prioritas. Kita juga sadar bahwa pengelolaan sampah di NTB masih jauh dari harapan,” kata Iqbal di Mataram, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, langkah awal yang kini difokuskan Pemerintah Provinsi NTB adalah penyelesaian persoalan daya tampung Tempat Pemrosesan Residu (TPR) Kebun Kongok. Ia memastikan, persoalan krisis kapasitas di TPR tersebut telah mencapai kesepakatan dan diperkirakan aman untuk dua setengah hingga tiga tahun ke depan.
“Yang paling mendesak kita selesaikan dulu adalah TPR Kebun Kongok. Insya Allah tidak akan ada lagi krisis daya tampung sampai 2,5–3 tahun ke depan,” ujarnya.
Setelah persoalan daya tampung tertangani, Pemprov NTB akan berfokus pada perbaikan sistem pengumpulan dan transportasi sampah. Iqbal menilai, lemahnya sistem koleksi dan pengangkutan menjadi penyebab utama pengelolaan sampah belum optimal.
Ia juga menanggapi arahan Presiden terkait pembangunan fasilitas waste to energy (WTE) di 34 provinsi. Menurut Iqbal, NTB belum masuk dalam daftar prioritas karena volume sampah di TPA maupun TPR belum mencapai syarat minimal 1.000 ton per hari.
“Tidak ada satu pun TPA atau TPR di NTB yang volumenya mencapai 1.000 ton per hari. Ini bukan semata karena sampahnya sedikit, tapi karena sistem pengumpulannya belum tertata,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov NTB terus berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar NTB tetap mendapat peluang masuk dalam program WTE meski volume sampah di bawah ambang batas.
“Kami terus berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk mendapatkan endorsement agar NTB bisa masuk program waste to energy,” katanya.
Iqbal mengungkapkan, sejumlah investor dari luar negeri telah menyatakan minat untuk berinvestasi di sektor pengelolaan sampah di NTB, di antaranya dari Belanda, Australia, dan Turki. Namun, hingga kini belum ada investor yang secara resmi melakukan studi kelayakan (feasibility study).
“Sebagian baru menawarkan teknologi. Prinsipnya kami sampaikan dua syarat utama: tidak boleh ada tipping fee dan teknologinya harus mampu mengolah semua jenis sampah tanpa pemisahan,” tegasnya.
Menurut Iqbal, teknologi pengelolaan sampah tanpa pemilahan sangat penting karena proses pemisahan dan pembebanan tipping fee selama ini menjadi kendala utama di daerah.
“Dari banyak teknologi yang ditawarkan, mungkin hanya dua atau tiga yang benar-benar bisa mengolah semua jenis sampah. Itu yang sedang kita seleksi,” pungkasnya.
