Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta untuk tidak lagi terpaku pada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada. Fokus ke depan harus diarahkan pada potensi baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan dr. H. Lalu Herman Mahaputra, atau yang akrab disapa dr. Jack, saat ditemui di Mataram, Selasa (3/2/2026), saat membahas strategi peningkatan PAD NTB.
“Sekarang ini saya tidak lagi fokus pada yang sudah ada. Kita harus cari sumber-sumber baru yang belum digarap. Kita harus berpikir out of the box,” ujar dr. Jack.
Salah satu potensi yang disorot adalah pajak air permukaan. Menurutnya, ke depan pemerintah daerah perlu memastikan seluruh pemanfaatan air permukaan, baik oleh BUMD maupun swasta, terdata dengan baik.
“Kita akan bersurat agar mereka memasang alat ukur debit air. Dari situ kita tahu marginnya, dan itu harus dipajaki,” jelasnya.
Selain itu, dr. Jack menilai sektor pelabuhan dan energi juga menyimpan potensi besar. Pelabuhan seperti Pemenang dan Carik, serta keberadaan tiga bendungan di NTB, dinilai bisa dikembangkan melalui kerja sama dengan investor untuk pembangkit energi.
“Kita punya bendungan, tapi belum dimaksimalkan. Harus ada skema kerja sama dengan investor, termasuk kesepakatan dengan PLN agar energi yang dihasilkan bisa terserap,” katanya.
Ia juga menyoroti pengelolaan sampah yang hingga kini belum ditangani secara profesional. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan perlu melibatkan pihak ketiga yang kompeten.
“Kita siapkan lahannya, pihak ketiga yang profesional mengelola. Dari situ daerah bisa dapat profit. Jangan merasa bisa mengerjakan semuanya sendiri,” tegasnya.
Dalam konteks investasi, dr. Jack menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan. Ia menilai, jika NTB ingin menarik investor, seluruh proses perizinan harus disiapkan sejak awal.
“Investor datang itu harus siap taruh uang, bukan muter-muter urus izin. Kita harus punya blueprint. China bisa karena itu, dan kita harus berani mencontoh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan peran Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) agar tidak sekadar menjadi pemungut pajak, melainkan bertindak sebagai penggerak lintas OPD.
“Saya bilang ke teman-teman Bappenda, kita ini CEO. Harus bisa menggerakkan OPD lain,” katanya.
Lebih jauh, dr. Jack mengungkap rencana mendorong pembangunan pabrik rokok di NTB agar hasil tembakau petani tidak lagi dikendalikan broker luar daerah.
“Kalau pabriknya ada di NTB, rokok petani bisa kita kelola sendiri dan jadi sumber pajak daerah. Ini bisa jalan kalau kita bergerak bersama,” pungkasnya.
