Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama. Saat ini, sebanyak 632 SPPG telah beroperasi di berbagai wilayah NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan pentingnya pengawasan ketat menyusul adanya laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan konsumsi susu kedaluwarsa. Temuan serupa juga dilaporkan terjadi di kabupaten lain. “Ini tidak boleh terulang. Keamanan pangan harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Miq Iqbal melalui Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang juga Kepala Dinas Kominfotik NTB.
Menurut gubernur, evaluasi terhadap SPPG tidak boleh terbatas pada bahan pangan semata, tetapi harus mencakup seluruh aspek operasional. Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kompetensi juru masak, proses pengadaan bahan, hingga tahapan pengolahan, pengemasan, dan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Selain itu, Miq Iqbal juga menekankan peningkatan standar sanitasi secara menyeluruh, termasuk sterilisasi alat makan, kualitas air yang digunakan, serta pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan kontaminasi silang. Ia meminta Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan tegas. “MBG adalah program prioritas pemerintah. Keselamatan penerima manfaat adalah yang paling utama,” ujarnya.
Sementara itu, Pemprov NTB melaporkan progres Program MBG hingga 18 Januari 2026 terus menunjukkan capaian signifikan. Dari 632 SPPG yang beroperasi, terdiri atas 622 SPPG mitra, 5 SPPG pondok pesantren, 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU. Keberadaan SPPG menjadi simpul utama layanan gizi yang menjangkau wilayah perkotaan hingga daerah pinggiran dan pedesaan.
Hingga pertengahan Januari 2026, jumlah penerima manfaat MBG di NTB mencapai sekitar 1,88 juta jiwa, mencakup balita, ibu hamil dan menyusui, peserta didik dari PAUD hingga SMA/MA/SMK, serta santri pondok pesantren. Program ini juga menyerap 29.605 tenaga kerja lokal dan melibatkan 2.490 supplier, yang didominasi UMKM, koperasi, dan BUMDes, sebagai upaya penguatan ekosistem ekonomi lokal yang tumbuh seiring dengan layanan gizi masyarakat.
