Pojok NTB— Kabar baik datang bagi calon jemaah haji di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kuota haji terus mengalami peningkatan, biaya haji menunjukkan tren penurunan, sementara sistem pengelolaan dan pengawasan haji kini diperketat demi meningkatkan kualitas layanan jemaah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB, Lalu Muhammad Amin, saat memberikan keterangan terkait kuota haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), masa tunggu keberangkatan, hingga mekanisme rekrutmen petugas haji daerah.
Untuk tahun keberangkatan 2026, NTB memperoleh total kuota 5.798 jemaah haji, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 4.499 jemaah. Penambahan kuota ini merupakan dampak dari penerapan sistem pembagian kuota nasional berbasis waiting list.
“Dengan sistem waiting list ini, NTB alhamdulillah mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.299 jemaah,” ujar Lalu Muhammad Amin.
Ia menegaskan, tidak ada jemaah NTB yang tertunda keberangkatannya akibat persoalan kuota seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Seluruh jemaah yang masuk daftar berangkat dapat terakomodasi dengan baik.
M
Namun demikian, tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji membuat masa tunggu di NTB masih cukup panjang. Saat ini, calon jemaah yang mendaftar baru diperkirakan akan berangkat setelah 26 tahun.
“Jemaah yang berangkat tahun ini adalah mereka yang mendaftar pada akhir 2012. Kalau mendaftar hari ini, estimasi waktu tunggunya sekitar 26 tahun,” jelasnya.
Dari sisi biaya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami penurunan. Biaya haji untuk jemaah NTB berada di kisaran Rp54 juta, turun dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar Rp56 juta.
“Untuk BPIH tahun ini sekitar Rp54 juta sekian, dan ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya,” kata Amin.
Ia berharap penurunan biaya ini dapat meringankan beban jemaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Terkait pelunasan biaya haji, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB memastikan akan membuka pelunasan tahap ketiga. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada jemaah yang sebelumnya terkendala pelunasan akibat persoalan teknis, akses perbankan, maupun keterlambatan istitha’ah.
“Masih ada sekitar 141 jemaah yang belum melunasi. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada surat resmi untuk membuka pelunasan berikutnya, dan target kita tetap tercapai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amin juga menjelaskan bahwa Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB akan berkantor di bekas Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Jalan Majapahit, Mataram.
Pemilihan lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan Asrama Haji dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Asrama Haji akan difokuskan sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji, sehingga aktivitas perkantoran kami tempatkan di lokasi terpisah agar tidak mengganggu fungsi tersebut,” jelasnya.
Mengenai petugas haji daerah (PHD), Amin menegaskan bahwa proses seleksi tetap dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap calon petugas harus mendapatkan rekomendasi berjenjang dari bupati/wali kota dan kemudian dari Gubernur NTB.
“Ini petugas daerah, jadi rekomendasi gubernur itu wajar. Tapi proses seleksinya tetap profesional, menggunakan CAT dan tahapan resmi. Tidak ada subjektivitas,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada lagi pejabat tinggi yang menjadi petugas haji. Ketentuan terbaru membatasi petugas maksimal eselon IV atau setara, sebagai bagian dari upaya profesionalisasi layanan.
Belajar dari berbagai persoalan haji tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah kini melakukan mitigasi risiko sejak dini, termasuk persoalan visa, layanan jemaah lansia, dan koordinasi dengan syarikat di Arab Saudi.
Untuk jemaah lansia prioritas yang berjumlah sekitar 2.290 orang, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan kelayakan keberangkatan.
“Lansia bukan dilarang berangkat, tapi harus dipastikan benar-benar istitha’ah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan ketat,” katanya.
Terkait pengurusan visa, NTB akan ditangani oleh dua syarikat berbasis embarkasi, dan diyakini akan membuat proses lebih tertib dan terkontrol.
“Insya Allah lebih teratur, lebih rapi, dan kita semua berharap proses haji ke depan berjalan lancar,” pungkas Lalu Muhammad Amin.
