Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani kemiskinan ekstrem dengan turun langsung meninjau kondisi warga pesisir Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (8/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan renovasi terhadap rumah warga yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).
“Ini adalah tempat utama untuk tinggal. Jadi harus segera diselesaikan,” tegasnya saat meninjau langsung kondisi rumah warga.
Tak hanya melihat kondisi fisik rumah, Gubernur Iqbal juga berdialog langsung dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan. Ia menekankan bahwa hunian yang layak dan sehat merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Selain perumahan, Gubernur juga menyoroti kondisi fasilitas MCK lingkungan yang dinilai sudah tidak layak. Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketersediaan, tetapi pada kondisi bangunan dan minimnya perawatan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Iqbal menyempatkan diri menyapa para nelayan Desa Malaka. Para nelayan mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar untuk melaut karena proses pengurusan barcode yang memakan waktu hingga satu pekan, sementara mereka harus melaut setiap hari.
Kehadiran Gubernur disambut hangat oleh warga. Salah seorang nelayan, Muhid, mengaku bersyukur atas perhatian langsung dari pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah pemimpin kita mau turun langsung melihat kondisi kami. Semoga sering-sering turun,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga menghampiri para ibu yang tengah memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita. Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik dan tepat sasaran di desa tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari Program Desa Berdaya, yang menjadi upaya Pemprov NTB untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Gubernur menilai kawasan pesisir justru masih menjadi kantong kemiskinan, meski berada di tengah pesatnya perkembangan pariwisata.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum sepenuhnya merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, Program Desa Berdaya tidak hanya dijalankan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping terlatih untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun prioritas penanganan, serta menggali potensi lokal.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan terdapat 362 warga dari 135 kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan agar Desa Malaka segera keluar dari status tersebut.
Melalui Program Desa Berdaya, pemerintah tidak hanya menargetkan penyelesaian persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan, agar masyarakat pesisir mampu bangkit, mandiri, dan sejahtera.
