Pojok NTB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian impresif hingga 31 Desember 2025. Di bawah koordinasi Satgas MBG Provinsi NTB, program ini menunjukkan akselerasi signifikan, baik dari sisi jumlah penerima manfaat, kesiapan infrastruktur layanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2025, jumlah penerima manfaat MBG di NTB telah menembus sekitar 1,65 juta jiwa yang tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota. Cakupan tersebut meliputi balita, peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan ibu menyusui.
“Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh mitra untuk menjadikan MBG sebagai program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus melindungi kelompok rentan,” ujar Ahsanul Khalik.
Dari total penerima manfaat tersebut, tercatat 153.788 balita, lebih dari 213 ribu anak PAUD, RA, dan TK, serta lebih dari 960 ribu siswa SD, MI, SMP, dan MTs. Sementara itu, penerima dari jenjang SMA/SMK/MA mencapai lebih dari 238 ribu siswa, ditambah peserta didik SLB, santri pondok pesantren, dan warga belajar PKBM. Program ini juga menyasar 25.423 ibu hamil, 58.233 ibu menyusui, serta lebih dari 29 ribu guru, tenaga kependidikan, dan kader posyandu.
Cakupan luas ini menunjukkan bahwa MBG di NTB tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga secara nyata memperkuat perlindungan gizi kelompok 3B (Balita, Bumil, dan Busui) sebagai upaya pencegahan stunting dan malnutrisi jangka panjang.
Dari sisi infrastruktur, hingga akhir 2025 tercatat 601 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di NTB. SPPG tersebut berasal dari beragam sumber infrastruktur, mulai dari bangunan baru, rumah tinggal yang dialihfungsikan, rumah makan, ruko, hingga gudang. Sebagian besar SPPG dikelola oleh mitra masyarakat dan swasta, disusul oleh pondok pesantren, serta institusi seperti Polri dan TNI AU. Kondisi ini mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program MBG.
Tak hanya berdampak pada gizi masyarakat, MBG juga menjadi pengungkit ekonomi lokal. Hingga Desember 2025, program ini telah menyerap 25.982 tenaga kerja lokal, dengan rata-rata 40–45 orang per SPPG. Tenaga kerja tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ahli gizi, juru masak, pengemudi distribusi, hingga petugas kebersihan dan keamanan, yang sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar.
Selain itu, ekosistem ekonomi lokal turut menguat dengan keterlibatan 2.134 supplier, terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan supplier lainnya. Keterlibatan ini memastikan rantai pasok pangan MBG berbasis daerah, sekaligus memberi ruang tumbuh bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM NTB.
Secara keseluruhan, Ahsanul Khalik menegaskan bahwa capaian MBG hingga akhir 2025 menunjukkan transformasi besar. Program ini tidak lagi sekadar intervensi gizi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen perlindungan sosial berbasis gizi, motor penggerak ekonomi kerakyatan, serta fondasi pembangunan sumber daya manusia NTB dalam jangka panjang.
“Dengan capaian ini, NTB berada pada posisi strategis untuk memasuki tahun 2026 dengan tata kelola MBG yang lebih matang, terstandar, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
