Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan nilai investasi sebesar Rp68 triliun pada tahun 2026, meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp61,9 triliun. Target tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Irnadi Kusuma, dalam Press Conference Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2025 yang digelar di Mataram.
“Kalau sesuai RPJMD, target investasi kita naik dari Rp61,9 triliun menjadi Rp68 triliun di tahun 2026,” ujar Irnadi.
Ia mengakui, hingga saat ini sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar investasi di NTB. Namun demikian, sesuai arahan Gubernur NTB, pemerintah daerah terus mendorong penguatan sektor non-pertambangan agar struktur investasi lebih berimbang dan berkelanjutan.
“Memang masih pertambangan yang dominan. Tapi kita upayakan memperkuat sektor non-pertambangan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud di 2026,” katanya.
Beberapa sektor yang kini menjadi fokus pengembangan antara lain energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pemanfaatan energi untuk kebutuhan listrik, hingga pengembangan energi angin atau bayu melalui proyek Berkah Energi Gelombang. Nilai investasi proyek energi gelombang tersebut diperkirakan bisa mencapai Rp3,1 triliun.
Selain itu, terdapat pula proyek siplen yang berlokasi di Batu Jaya, Lombok Tengah, yang ditargetkan rampung pada April mendatang. Meski nilai investasinya belum dapat dipublikasikan, Irnadi memastikan proyek tersebut bernilai besar dan saat ini sudah memasuki tahap komunikasi intensif dengan investor.
“Kami sudah bertemu dengan investornya dan hasilnya positif. Pak Gubernur juga meminta agar proyek ini dikawal langsung,” jelasnya.
Tak hanya energi, sektor pariwisata berkualitas (quality tourism) juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi NTB mendorong pengembangan pariwisata kelas menengah ke atas atau high tourism, dengan memperkuat konektivitas antara NTB, Bali, serta wilayah Nusa Tenggara lainnya.
“Tujuannya bukan hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tapi juga menarik wisatawan kelas menengah ke atas. Jadi arahnya ke pariwisata berkualitas,” terang Irnadi.
Namun, di balik optimisme tersebut, Irnadi tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan besar yang masih dihadapi NTB dalam menarik investasi. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten dan kota.
“Hampir semua kabupaten/kota di NTB RDTR-nya belum menyeluruh. Padahal, dalam sistem OSS, investasi harus terkoneksi dengan RDTR. Kalau tidak, otomatis tertolak oleh sistem,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di beberapa daerah RDTR baru ditetapkan di dua hingga tiga kecamatan, sementara wilayah lainnya belum. Kondisi ini membuat proses perizinan, baik untuk investor lama maupun calon investor baru, menjadi terhambat.
“Besar kecilnya nilai investasi tidak berpengaruh. Kalau titik lokasinya belum masuk RDTR, tetap tidak bisa diproses,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPMPTSP Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui dinas teknis terkait agar percepatan penyusunan RDTR dapat segera dilakukan demi memperlancar iklim investasi.
Selain RDTR, faktor respon masyarakat, lingkungan, dan lembaga adat juga menjadi pertimbangan penting dalam menerima investasi. Menurut Irnadi, keberlanjutan dan penerimaan sosial menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
“Bagaimana respon masyarakat, lingkungan, dan lembaga adat sangat menentukan. Kalau ada penolakan kuat, itu tentu akan menjadi pertimbangan baik bagi pemerintah pusat maupun investor,” ujarnya.
Dalam upaya promosi, NTB terus aktif mengikuti berbagai forum investasi nasional dan regional. Terakhir, DPMPTSP NTB hadir dalam forum investasi di Bandung dengan membawa sejumlah proyek investment project ready to offer (IPRO).
Selain itu, kerja sama regional Bali–Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur (KRBNN) diharapkan dapat menjadi momentum strategis untuk meningkatkan daya tarik investasi, terutama bagi investor yang telah memiliki rekam jejak baik di Bali.
“Kita ingin memberi karpet merah bagi investor yang sudah terbukti dan punya track record bagus, khususnya yang sudah berinvestasi di Bali,” pungkas Irnadi.
Pemerintah Provinsi NTB optimistis, dengan perbaikan regulasi, penguatan koordinasi daerah, serta fokus pada sektor energi terbarukan dan pariwisata berkualitas, target investasi Rp68 triliun pada 2026 dapat tercapai.
