Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memfinalisasi arah kebijakan pariwisata sebagai pijakan pengembangan sektor wisata ke depan. Tahun 2025 disebut menjadi fase puncak (peak) sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan pariwisata NTB untuk 2026 dan seterusnya.
Sekretaris Dinas Pariwisata NTB, Mulki, mengatakan tantangan dalam penyelenggaraan pariwisata, khususnya event, dipastikan selalu ada. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Namun, hal tersebut disiasati dengan memperkuat kolaborasi lintas pihak.
“Tantangan pasti ada, salah satunya anggaran. Cara menyikapinya adalah dengan mengedepankan kolaborasi dan mengorkestrasi kegiatan bersama para stakeholder,” ujar Mulki.
Ia mencontohkan, dalam penyelenggaraan event berskala internasional, pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota hingga pihak swasta menjadi kunci keberhasilan.
“Kita tidak bisa sendiri. Kalau ada event internasional, tentu kita libatkan pemerintah daerah setempat dan pihak swasta,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, Dinas Pariwisata NTB akan menangani langsung sekitar 15 event besar. Jumlah tersebut dipilih bukan berdasarkan kuantitas, melainkan pada dampak promosi dan pemasaran di tingkat nasional hingga internasional.
“Kita tidak lagi berorientasi pada jumlah event, tetapi pada efek pemasaran dan dampaknya terhadap kunjungan wisata,” kata Mulki.
Selain event besar yang ditangani langsung provinsi, sejumlah kegiatan akan diciptakan oleh kabupaten/kota, disubsidi oleh provinsi, atau dikembangkan secara kolaboratif. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih aktif, karena dampak langsung pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berada di wilayah masing-masing.
Tak hanya itu, wellness tourism juga ditetapkan sebagai salah satu fokus utama pengembangan pariwisata NTB pada 2026. Menurut Mulki, NTB memiliki potensi besar di segmen ini, seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap ketenangan, kesehatan, dan gaya hidup seimbang.
“Wellness tourism akan menjadi target kita. Potensinya sangat besar dan sebenarnya sudah berjalan,” ungkapnya.
Beberapa kawasan seperti Tetebatu, Sembalun, dan wilayah selatan Lombok disebut telah menunjukkan perkembangan wisata berbasis ketenangan dan kesehatan, mulai dari layanan pijat, yoga, hingga kuliner herbal. Segmen ini bahkan tetap diminati wisatawan saat musim sepi (low season).
Mulki menambahkan, pengembangan wellness tourism juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengingat segmen ini identik dengan wisatawan menengah ke atas.
“Kita harus fokus pada SDM. Wisatawan sudah membayar mahal, maka pelayanan juga harus berkualitas,” tegasnya.
Ia menyebutkan, Gubernur NTB memberikan perhatian serius terhadap peningkatan SDM pariwisata, termasuk program pelatihan dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi pelaku pariwisata.
“Insyaallah anggaran untuk peningkatan SDM akan memadai, agar pariwisata NTB semakin berkualitas dan berdaya saing,” pungkas Mulki.
