Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program beasiswa daerah yang sebelumnya sempat menjaring puluhan ribu penerima. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program beasiswa tepat sasaran, sesuai kewenangan, dan berkelanjutan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, I Gede Putu Aryadi, menjelaskan bahwa program beasiswa sebenarnya masih ada, namun skemanya kini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, perubahan ini tidak lepas dari penyesuaian kewenangan dan alokasi anggaran pemerintah daerah.
“Beasiswa itu tetap ada, bukan dihentikan. Tapi memang sekarang mekanismenya berbeda. Kita lakukan evaluasi karena harus disesuaikan dengan tanggung jawab dan alokasi yang ada,” ujar Aryadi.
Ia mencontohkan, pada masa kepemimpinan Gubernur NTB terdahulu, pernah ada program afirmasi untuk menyekolahkan santri berprestasi menjadi dokter. Program tersebut lahir dari kebutuhan khusus dan memiliki kriteria yang jelas.
“Dulu memang ada program afirmasi, misalnya menyekolahkan anak-anak santri berprestasi ke pendidikan kedokteran. Itu sudah lama ada,” katanya.
Namun, Aryadi mengakui saat ini banyak keluhan dari generasi muda yang berharap keran beasiswa kembali dibuka secara luas, termasuk untuk studi ke luar negeri. Menurutnya, hal tersebut perlu dilihat secara realistis karena pendidikan tinggi memiliki pembagian tanggung jawab yang berbeda.
“Kalau pendidikan tinggi, kewenangannya tidak sepenuhnya di provinsi. Kecuali kita membuat afirmasi dengan ketentuan dan kriteria yang jelas,” jelasnya.
Ia menegaskan, pada prinsipnya bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi bersifat stimulan. Karena itu, skema terbaru beasiswa tidak lagi sepenuhnya bersumber dari APBD, melainkan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi, izin, dan kredibilitas untuk mengelola program beasiswa.
“APBD itu sifatnya menstimulus. Pelaksanaan beasiswa dilakukan oleh lembaga yang memang punya izin dan kompeten, bukan sembarang lembaga,” tegas Aryadi.
Dengan perubahan skema tersebut, Pemprov NTB berharap program beasiswa ke depan lebih tertib secara regulasi, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
