Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal memastikan rotasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan bagian dari penataan struktur organisasi dan evaluasi kinerja aparatur.
“Artinya, dalam waktu dekat memang akan ada rotasi-rotasi. Ini konsekuensi dari persiapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan, mulai Januari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus sudah terisi secara definitif. Pemerintah Provinsi NTB tidak ingin lagi ada pejabat pelaksana tugas (Plt) yang berlarut-larut.
“Januari ini kelembagaan harus sudah selesai. Jangan ada lagi Plt-Plt. Kita sudah cukup lama mengamati,” tegasnya.
Menurut Iqbal, selama hampir sepuluh bulan terakhir, pihaknya telah melakukan pengamatan menyeluruh terhadap karakter, kemampuan, dan kinerja para pejabat. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar utama dalam rotasi, mutasi, maupun pengisian jabatan ke depan.
“Kita sudah tahu karakter, kemampuan, dan bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Itu jadi bahan pertimbangan utama,” jelasnya.
Saat ditanya soal kemungkinan adanya demosi pejabat, Iqbal menanggapi dengan santai namun menegaskan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan kinerja dan kebutuhan organisasi.
Ia juga berharap rotasi pejabat ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), meskipun tetap menyesuaikan dengan proses administrasi yang berjalan.
“Harapannya awal Januari semua sudah terisi. Insya Allah sebelum puasa sudah tidak ada lagi Plt-Plt-an,” ujarnya.
Selain membahas rotasi pejabat, Gubernur Iqbal juga menyinggung soal janji pembangunan jembatan yang sempat dikeluhkan warga karena belum terealisasi. Ia memastikan anggaran pembangunan jembatan tersebut sudah ditandatangani sejak sebulan lalu.
“Anggarannya sudah saya tanda tangani. Masalahnya tinggal administrasi dan penggerakan. Jembatannya pasti dipasang,” pungkasnya.
Rotasi dan pengisian jabatan ini diharapkan mampu mempercepat kinerja birokrasi serta memastikan pelayanan publik di NTB berjalan lebih efektif dan optimal.
