Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa Program Desa Berdaya dirancang untuk menyelesaikan akar persoalan pembangunan di daerah, terutama kemiskinan yang menjadi sumber berbagai persoalan sosial, termasuk perkawinan anak.
Menurut Gubernur Iqbal, berbagai isu sosial yang selama ini ditangani pemerintah, seperti pencegahan perkawinan dini, sejatinya hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar. “Perkawinan anak itu hanya simptom. Penyakit utamanya adalah kemiskinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan banyak intervensi untuk mengatasi persoalan-persoalan individual. Namun, upaya tersebut belum cukup jika tidak dibarengi dengan penyelesaian akar masalahnya. “Kita boleh saja menangani masalah satu per satu, tapi kita juga harus menyelesaikan sumbernya, yaitu kemiskinan,” tegasnya.
Gubernur Iqbal menyebut, gagasan Desa Berdaya lahir dari kesadaran bahwa NTB sebenarnya menerima banyak dukungan dan sumber daya, termasuk dari lembaga dan pendanaan global. Namun, hasilnya belum maksimal karena lemahnya orkestrasi dan kolaborasi antar pihak. “Banyak sekali resources yang masuk ke NTB, tapi tidak berdampak signifikan karena kurang terkoordinasi,” katanya.
Melalui Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB berupaya menyatukan berbagai program, sumber daya, dan kolaborasi multipihak agar intervensi yang dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan. Program-program yang sudah berjalan, seperti Desa Gawi-Gawi Gubuk dan intervensi sosial lainnya, tetap dilanjutkan.
Namun demikian, Gubernur menekankan bahwa Desa Berdaya tidak hanya berhenti pada penanganan gejala. “Kita jangan hanya menyelesaikan simptomnya. Seperti orang demam, jangan cuma menurunkan panasnya, tapi cari dan obati penyebabnya,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Desa Berdaya diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa, menurunkan angka kemiskinan, dan secara bertahap mengatasi berbagai persoalan sosial di NTB secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
