Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan bahwa kebijakan penyewaan mobil listrik bagi pejabat bukan keputusan mendadak tanpa kajian. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola kendaraan dinas (randis).
Hal tersebut disampaikan Kadiskominfotik NTB, Yusron Hadi, dalam siaran persnya di Mataram, Senin.
“Setidaknya ada dua dasar pertimbangan. Pertama, untuk efisiensi. Kita tahu bahwa APBD 2026 sedang menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer ke daerah. Pemerintah Provinsi harus mencari cara agar APBD tetap mampu menopang target pembangunan sesuai RPJMD,” jelas Yusron.
Menurutnya, belanja operasional termasuk pemeliharaan kendaraan dinas sudah lama menjadi catatan evaluasi dalam APBD. Biaya perawatan randis per tahun mencapai sekitar Rp19 miliar, ditambah pengadaan mobil baru sekitar Rp9–14 miliar per tahun. “Artinya, total Rp28–33 miliar harus disiapkan setiap tahun untuk operasional kendaraan dinas,” ujarnya.
Sementara itu, skema penyewaan mobil listrik diperkirakan hanya menelan biaya sekitar Rp25 miliar. “Dengan begitu, ada potensi penghematan miliaran rupiah yang bisa dialihkan untuk mendanai program strategis dan unggulan daerah,” tegasnya.
Pertimbangan kedua adalah upaya memperbaiki tata kelola kendaraan dinas. Yusron menyatakan bahwa Gubernur NTB ingin menuntaskan berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait randis yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Dengan kebijakan sewa, randis lama akan dihapus sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah ini tidak hanya berpotensi menghasilkan pendapatan, tetapi juga menyelesaikan rekomendasi BPK,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan mobil listrik bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menunjukkan keberpihakan NTB terhadap program energi bersih. “Mobil listrik itu efisien, memperbaiki tata kelola, sekaligus mendukung program blue energy yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Yusron menegaskan bahwa seluruh kebijakan terkait penyewaan mobil listrik telah melalui perhitungan matang. “Semua kebijakan ini dijalankan dengan penuh pertimbangan,” tutupnya.
