Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat fokus pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Langkah ini menjadi semakin penting di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang lesu dan menuntut daerah untuk menggerakkan potensi internal secara lebih kreatif dan terukur.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dilakukan pemerintah untuk mendorong akselerasi sektor pariwisata sekaligus menciptakan ruang lebih luas bagi generasi muda terlibat dalam ekonomi kreatif.
Menurut Nur Aulia, pemerintah provinsi menyadari bahwa NTB memiliki modal pariwisata yang sangat kuat, mulai dari keindahan alam, potensi budaya, keramahtamahan masyarakat, hingga beberapa destinasi pariwisata yang masih belum bangak terjamah wisatawan. Namun, modal tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak dikelola secara modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Untuk melejitkan pariwisata di NTB, pemerintah provinsi mengambil beberapa langkah. Di antaranya adalah mengembangkan pariwisata berkualitas serta menjalin kerja sama dengan pintu-pintu masuk wisatawan ke Nusantara dengan membangun pola pariwisata terintegrasi,” kata Ahmad Nur Aulia di Mataram, Selasa (1/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa pola terintegrasi tersebut mencakup penyusunan bundling paket wisata, promosi bersama, serta penyelenggaraan event yang mampu menarik perhatian wisatawan domestik maupun internasional untuk datang.
Selain mengembangkan pariwisata berkualitas, Pemerintah Provinsi NTB juga memberi perhatian besar pada sektor ekonomi kreatif.
Menurut Nur Aulia, anak-anak muda NTB memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan dalam ekonomi kreatif karena adaptif terhadap teknologi, cepat mengikuti tren, dan memiliki daya kreativitas yang tinggi, terutama dalam bisang usaha.
“Anak muda merupakan subjek potensial untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu terus mendorong semangat kewirausahaan melalui fasilitasi pelatihan, akses pendanaan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai dengan memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya.
Berbagai bentuk pelatihan kini disiapkan oleh pemerintah provinsi NTB, mulai dari pelatihan konten digital, produksi produk kreatif, hingga pelatihan manajemen usaha bagi UMKM muda.
Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga pendanaan agar pelaku ekonomi kreatif di NTB dapat mengakses pembiayaan tanpa hambatan yang sering menjadi kendala dan keluhan bagi pelaku usaha pemula.
Ketika ditanya mengenai langkah NTB agar pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sumber utama pendapatan daerah — bukan tambang — Nur Aulia menegaskan bahwa pergeseran orientasi ekonomi sudah dilakukan sejak lama dilakukan.
“NTB sudah lama mengenal dan mengembangkan pariwisata yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai sektor, antara lain akomodasi, rumah makan/restoran, transportasi, pertanian, peternakan, perikanan, bahkan sampai usaha mikro dan ekonomi kreatif,” ujarnya.
Bagi NTB, pariwisata bukan hanya industri yang menggerakkan hotel dan restoran. Ia mendorong perputaran ekonomi dalam rantai panjang, mulai dari produksi pangan lokal, kerajinan tradisional, transportasi lokal, hingga pertumbuhan usaha kecil di daerah wisata. Karena itu, pemerintah mengusung konsep pariwisata berkualitas untuk memastikan bahwa daya tarik alam tetap terjaga, budaya lokal tetap menjadi bagian utama, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
“Dalam hal ini, NTB mengusung program pariwisata berkualitas dalam rangka menjaga daya tarik wisata agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pelestarian daya tarik alam, pemberdayaan sosial budaya, dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal,” lanjutnya.
Meski potensi NTB sangat besar, Ahmad mengakui bahwa kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih belum mencapai titik optimal. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait promosi, tetapi juga kesiapan destinasi, kualitas sumber daya manusia, hingga minimnya diversifikasi atraksi wisata di beberapa wilayah.
“Mendorong pengembangan daya tarik wisata baik alam, budaya, dan buatan agar dapat lebih memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” jelasnya.
Optimalisasi sumber daya lokal juga menjadi fokus utama. Pemerintah provinsi menilai bahwa industri pariwisata harus memanfaatkan produk lokal mulai dari hotel, restoran, desa wisata, hingga atraksi wisata lainnya. Dengan demikian, aliran ekonomi tidak hanya berhenti di pelaku industri besar, tetapi juga mengalir ke pelaku ekonomi kecil di daerah wisata.
Nur Aulia menegaskan bahwa desa wisata, produk UMKM, kuliner lokal, serta kerajinan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paket pariwisata NTB.
Pemerintah juga tengah memperkuat ekosistem tersebut melalui pendampingan, sertifikasi, dan peningkatan kualitas produk.
Sedangkan dalam upaya menarik investor ke sektor pariwisata, pemerintah menyiapkan strategi yang lebih komprehensif dan ramah bagi pelaku usaha.
Nur Aulia mengatakan bahwa investasi sangat penting untuk mendongkrak kualitas destinasi wisata, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat NTB.
“Langkah yang dilakukan adalah memberikan gambaran peluang investasi di bidang pariwisata, penetapan kawasan-kawasan pariwisata potensial untuk dikembangkan secara ekonomi, penguatan regulasi yang ramah investor, serta memastikan keamanan di seluruh destinasi wisata,” paparnya.
Beberapa kawasan strategis yang kini menjadi fokus investasi meliputi KEK Mandalika, Kawasan Gili Tramena, Pantai Selatan Lombok, serta beberapa destinasi unggulan di Sumbawa.
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi bagi investor agar proses perizinan lebih cepat dan tidak berbelit-belit.
Keamanan destinasi pun menjadi perhatian khusus dengan meningkatnya kunjungan wisatawan menjelang libur akhir tahun, pemerintah memastikan bahwa seluruh titik wisata terjaga keamanannya, terutama destinasi populer seperti Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno yang selalu ramai dikunjungi wisatawan mancanegara maupun lokal.
Menjelang tahun baru 2026, kawasan Gili kembali menjadi sorotan karena potensi lonjakan wisatawan. Namun, persoalan klasik terkait ketersediaan air bersih selalu muncul jelang puncak musim liburan. Menjawab hal tersebut, Nur Aulia memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam.
“Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui satgas yang dibentuk tentunya akan memastikan ketersediaan air bersih di kawasan Gili,” katanya.
Satgas ini akan bekerja melakukan pemantauan pasokan air, mengoptimalkan instalasi yang ada, serta memastikan distribusi berjalan lancar agar hotel, restoran, dan usaha wisata dapat melayani pengunjung tanpa kendala.
Menurut Nur Aulia, kenyamanan wisatawan adalah hal utama dalam menjaga reputasi pariwisata NTB. Karena itu, persoalan air bersih di Gili harus diselesaikan dengan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk peningkatan kapasitas instalasi dan pemanfaatan teknologi pengolahan air.
Dengan berbagai langkah yang telah dipaparkan, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sumber pendapatan utama daerah.
Dengan keterlibatan generasi muda, penguatan destinasi, kolaborasi lintas sektor, serta investasi yang ramah menjadi resep utama untuk mendorong NTB naik kelas dalam peta pariwisata nasional.
