Pojok NTB – Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa rencana penggunaan mobil listrik untuk pejabat di lingkungan Pemprov NTB bukan sekadar proyek gaya hidup, melainkan upaya efisiensi anggaran yang sudah diperhitungkan secara matang. Hal ini disampaikan di tengah sorotan publik mengenai rencana penyewaan puluhan mobil listrik mulai tahun 2026.
“Intinya, pastikan bahwa ini sudah diperhitungkan dan dikalkulasikan dengan baik, sehingga niat untuk efisiensi itu betul-betul terlaksana. Dan memang tugas DPR untuk mengingatkan kita,” jelas Iqbal usai Rapat Paripurna di DPRD NTB, Jumat.
Ia menilai penggunaan mobil listrik melalui sistem sewa jauh lebih efisien dibandingkan terus mempertahankan kendaraan dinas berbahan bakar fosil yang membutuhkan biaya pemeliharaan besar setiap tahun.
“Pemeliharaan itu susah dan berat. Kalau sewa, kita tinggal pakai, rusak tinggal balikin, ganti yang baru. Itu sudah tren di banyak tempat sekarang,” katanya.
Gubernur menegaskan bahwa energi pemerintah seharusnya difokuskan pada pelayanan publik, bukan pada urusan teknis pemeliharaan kendaraan dinas.
“Kurbisnis pemerintah itu pelayanan publik. Jadi lebih baik energi kita untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Iqbal juga mengungkapkan bahwa persoalan kendaraan dinas ini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama bertahun-tahun, namun belum bisa ditindaklanjuti karena terbentur aturan. Saat ini Pemprov NTB sedang mengurus izin kepada pemerintah pusat sebelum proses formal pengadaan dilakukan.
“Pak Sekda salah satu yang terbaik yang kita punya, dan beliau memahami bahwa ada aturan yang harus kita pertimbangkan. Sekarang izinnya belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.
Menurutnya, proses perizinan inilah yang membuat rencana penggunaan mobil listrik baru bisa berjalan mulai 2026, sambil menunggu persetujuan resmi dari pemerintah pusat.
