Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 dengan fokus utama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, menjelaskan bahwa proses pembahasan RAPBD kali ini dimulai dengan pemetaan potensi pendapatan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu yang memiliki peluang menghasilkan PAD.
“Hari ini kita sedang berproses membahas RAPBD 2026. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pemetaan pendapatan daerah dari setiap OPD yang memiliki potensi sumber penerimaan,” ujar Faozal di Mataram, Selasa (14/10).
Menurutnya, Pemprov NTB sedang menyesuaikan target pendapatan berdasarkan potensi riil yang ada, disertai simulasi untuk menentukan target akhir yang realistis. Salah satu langkah strategis yang kini tengah disiapkan adalah mempercepat regulasi yang mendukung peningkatan PAD.
“Saat ini ada inisiatif untuk merevisi Perda Retribusi karena itu menjadi pintu masuk utama dalam menyesuaikan besaran pendapatan dari sektor retribusi,” jelasnya.
Faozal menambahkan, penyesuaian ini menjadi penting mengingat adanya potensi efisiensi dari pemerintah pusat terhadap dana transfer ke daerah. Karena itu, Pemprov NTB berupaya memperkuat PAD melalui optimalisasi dan penataan aset daerah.
“Kami sedang menyiapkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov NTB dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk melakukan appraisal aset. Targetnya besok sudah selesai,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menata aset-aset di kawasan strategis seperti Gili. Faozal optimistis, langkah-langkah ini akan membuka “kantong-kantong baru” pendapatan daerah.
“Kita dorong optimalisasi aset dan potensi lain seperti IPR (izin pertambangan rakyat). Harapannya, ada kenaikan signifikan pada PAD NTB di tahun 2026,” pungkasnya.
