Pojok NTB– Keluarga dr. H. Mawardi Hamry melalui adiknya, Ida Hamry, membantah tuduhan yang menyebut mereka menolak harga appraisal terkait rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Wali Kota Mataram.
Ida menjelaskan, sejak awal keluarga tidak pernah berniat menjual tanah milik dr. H. Mawardi Hamry. Namun, karena lokasi tanah tersebut masuk dalam wilayah pembangunan Kantor Wali Kota Mataram, pihak keluarga akhirnya bersedia melepasnya kepada Pemerintah Kota Mataram.
“Kami keluarga sudah siap menjual tanah itu demi kelancaran pembangunan. Kami menunggu untuk dipanggil membicarakan kesepakatan pembelian tanah dengan Kepala BKD Kota Mataram dan jajarannya,” ujar Ida Hamry.
Namun, hingga kini, kata Ida, pihak Pemkot Mataram belum pernah bertemu langsung dengan keluarga. Alasan yang disampaikan adalah masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Negeri Kota Mataram terkait pengesahan ahli waris, meski keputusan dari Pengadilan Agama Selong sebenarnya sudah ada.
“Kami heran, tiba-tiba ada opini di media yang mengatakan kami menolak harga appraisal. Padahal jangankan menolak harga, bertemu dengan tim appraisal atau pejabat BKD saja kami belum pernah. Jangan melempar opini yang tidak benar melalui media,” tegasnya.
