Pojok NTB – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari Gerindra, Merliza, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) adalah sesuatu yang wajib dilanjutkan. Menurutnya, semua dokumen pendukung pembentukan provinsi baru tersebut sudah lengkap dan sah secara administrasi. Kini, kata dia, yang dibutuhkan hanyalah pencabutan moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat.
“Menurut saya wajib diperjuangkan karena secara dokumen dan lainnya sudah sah dan hanya menunggu moratorium saja,” tegas Merliza.
Terkait aksi demonstrasi yang akan digelar dalam waktu dekat untuk mendesak realisasi PPS, Merliza menjelaskan bahwa aksi tersebut tetap akan dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi, khususnya karena saat ini bertepatan dengan musim Haji dan kebutuhan logistik masyarakat.
“Terhadap aksi besok, sepertinya tidak tertutup total, hanya didampingi Brimob karena ini musim Haji, jadi tidak boleh menutup akses. Juga terkait pasokan makanan, tidak boleh terlambat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Merliza menepis anggapan bahwa perjuangan pembentukan PPS adalah ajang unjuk kekuatan atau gerakan bernuansa SARA. Ia menegaskan bahwa gerakan ini murni dilandasi keinginan masyarakat untuk lebih mandiri secara pemerintahan dan pembangunan.
“Ini bukan ajang keren-kerenan, bukan terkait dengan SARA, tapi hanya mau lebih mandiri,” tandasnya.
