Gubernur Tancapkan Empat Pilar Jadi Fokus Pembangunan NTB

Pojok NTB — Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya menjadikan desa sebagai pusat pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Hal itu diwujudkan melalui empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur di Kantor Gubernur, Kamis (30/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Iqbal.

Pada pilar pengentasan kemiskinan, pemerintah memprioritaskan desa-desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di wilayah Lombok Timur. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dengan pendekatan terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas desa.

Di sektor ketahanan pangan, desa didorong mengoptimalkan potensi lokal di bidang pertanian dan peternakan guna menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Iqbal juga menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” tegasnya.

Selain itu, dukungan terhadap sektor ekonomi juga diperkuat melalui peran Bank NTB Syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI agar dapat bekerja ke luar negeri secara legal dan tanpa beban biaya awal.

Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menyatakan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung implementasi empat pilar tersebut. Sinergi antara pemerintah provinsi dan desa pun dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkas Iqbal.