Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemprov NTB tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon PMI dengan dukungan Bank NTB Syariah.
Program ini disiapkan dengan anggaran awal sebesar Rp10 miliar dan dirancang dalam bentuk pembiayaan terintegrasi, bukan uang tunai. Pembiayaan tersebut mencakup seluruh proses keberangkatan PMI, mulai dari rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, hingga pengurusan dokumen seperti visa dan paspor.
“Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” ujar Aidy, Selasa (7/4/2026).
Saat ini, regulasi program tersebut masih dalam tahap pematangan, baik melalui Surat Edaran Gubernur maupun Peraturan Gubernur, sebelum resmi diluncurkan.
Selain itu, Pemprov NTB juga mengembangkan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang akan diuji coba tahun ini. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan ketenagakerjaan secara digital, sekaligus menekan angka PMI non-prosedural melalui fitur pengendalian berbasis sistem.
Tak hanya fokus pada penempatan tenaga kerja ke luar negeri, Pemprov NTB juga melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Ke depan, BLK akan didorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan dan kerja sama.
Langkah strategis lainnya adalah pemberian sertifikasi profesi bagi siswa SMK. Sebanyak 1.000 kuota disiapkan pada tahap awal, dengan target 400 siswa SMK dan 600 peserta umum.
Untuk menjawab kebutuhan global, NTB juga menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang. Upaya ini didukung dengan pelatihan Bahasa Jepang bagi siswa SMK sejak dini agar lulusan siap bersaing di pasar kerja internasional.
Kebijakan ini sejalan dengan program nasional SMK Go Global, yang mendorong lulusan memiliki kompetensi dan daya saing internasional. Pemprov NTB menegaskan pentingnya integrasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar lulusan siap terjun ke pasar kerja, baik di dalam negeri maupun mancanegara.
