Pojok NTB – Salah satu isu yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB adalah banyaknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah NTB, namun tidak memberikan kontribusi pajak secara langsung.
Menurut Kepala Bapenda NTB. Baiq Nelly Yuniarti, kendaraan dari luar daerah seperti Jakarta dan Surabaya cukup mendominasi, tetapi pajaknya tetap dibayarkan di daerah asal.
Padahal, kendaraan tersebut menggunakan infrastruktur jalan di NTB yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
“Kita ingin ada asas keadilan. Mereka menggunakan jalan kita, minimal berkontribusi melalui pajak,” tegasnya.
Usulan ini sebelumnya telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, namun masih mendapat penolakan dengan alasan prinsip kesatuan wilayah NKRI.
Meski demikian, Pemprov NTB tidak menyerah. Mereka berharap dukungan legislatif untuk memperjuangkan kebijakan yang dinilai dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menciptakan keadilan fiskal.
