Pojok NTB – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 sekaligus mempercepat transformasi digital di daerah.
Sekretaris Diskominfotik NTB, Mujaddid Muhas, menyebut forum ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan program kerja antar perangkat daerah serta menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan.
“Forum ini menjadi momentum untuk mengonfirmasi arah kebijakan sekaligus memperkuat konsolidasi program lintas sektor,” ujarnya.
Kegiatan ini turut melibatkan perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Tim Ahli Gubernur seperti Adhar Hakim yang memberikan arahan strategis bagi penguatan kebijakan komunikasi dan informatika ke depan.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa forum ini menjadi titik penting dalam merumuskan arah pembangunan digital di Nusa Tenggara Barat.
Ia mengungkapkan, transformasi digital di NTB masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fragmentasi sistem, lemahnya integrasi aplikasi, hingga belum optimalnya implementasi Satu Data.
“Kita harus akui, masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa sistem terintegrasi. Akibatnya, data belum maksimal dimanfaatkan,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Diskominfotik NTB menetapkan lima fokus utama kebijakan 2027, yaitu penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), percepatan Satu Data, transformasi komunikasi publik, penguatan infrastruktur dan literasi digital, serta peningkatan statistik sektoral.
Ahsanul menekankan bahwa data berkualitas menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan dinilai sulit tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan 80 persen aplikasi perangkat daerah sudah terintegrasi pada 2027. Kebijakan ini sekaligus mengakhiri praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, peningkatan keamanan informasi juga menjadi perhatian, dengan target penguatan sistem sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara.
Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan keterbukaan informasi publik serta penguatan indeks pembangunan statistik guna mendorong kebijakan berbasis data yang lebih akurat.
Diskominfotik NTB menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah. Ke depan, pengembangan aplikasi tidak lagi dilakukan secara mandiri tanpa koordinasi, melainkan harus berada dalam satu arsitektur sistem yang terintegrasi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Semua harus terhubung dalam satu sistem pemerintahan digital,” tegas Ahsanul.
Melalui forum ini, NTB optimistis dapat menghasilkan perencanaan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta pembangunan daerah.
